Menteri BUMN Rini Soemarno mencopot Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto. Sebagai gantinya, Rini menunjuk Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina Yenni Andayani sebagai pelaksana tugas (Plt) direktur utama di perusahaan pelat merah tersebut.
Pergantian nakhoda Pertamina diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan yang digelar di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pukul 10.00 WIB, Jumat pagi (3/2). Selain mengganti Dwi, Rini juga mencopot Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang. Namun, belum ada pengganti untuk menempati posisi tersebut.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, penunjukan Yenni sebagai Plt Dirut Pertamina ditentukan setelah penyerahan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Dirut dan Wakil Dirut Pertamina yang diberhentikan oleh Menteri BUMN.
(Baca: Menteri Rini Tunjuk Yenni Andayani Jadi Plt Dirut Pertamina)
Gatot menjelaskan, permasalahan yang memicu pencopotan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang itu akibat ketidakharmonisan dalam memimpin Pertamina. "Masalah leadership yang ada di Pertamina,” kata dia dalam konferensi pers usai RUPS di Kementerian BUMN, Jumat (3/2). Padahal, ke depan Pertamina memiliki tanggung jawab yang sangat besar. “Pertamina tugasnya strategis. Manajemen harus solid. Internal yang ada perlu ada penyegaran."
Di tempat yang sama, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan pemilihan Yenni sebagai Plt Dirut Pertamina karena posisinya sudah senior di perusahaan itu. "Pemilihan Yenni karena senioritas," kata dia. Namun, posisi Plt itu hanya bersifat sementara dan berlaku 30 hari ke depan hingga komisaris memutuskan mengangkat direksi baru.
RUPS ini dihadiri oleh seluruh jajaran direksi dan komisaris Pertamina. Selain Dwi, Ahmad Bambang, dan Yenni, hadir pula direksi Pertamina yang lain: Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi, Direktur Keuangan Arief Budiman, Direktur Pemasaran Muchamad Iskandar, Direktur Pengolahan Toharso, dan Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Daryoto.
Tidak hanya direksi, RUPS juga dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina, serta Komisaris Utama Tanri Abeng dan komisaris lainnya, Suahasil Nazara.
(Baca: Buntut 'Matahari Kembar', Dirut dan Wakil Dirut Pertamina Dicopot)
Namun, berdasarkan pantauan Katadata, Rini Soemarno, Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang tidak mengikuti konferensi pers. Sebelumnya, Dwi enggan mengomentari kabar pencopotan dirinya tersebut. "Kita dengar saja nanti ya," kata dia saat tiba di Gedung Kementerian BUMN. Ahmad Bambang juga tidak mau berkomentar terkait pencopotan dirinya.
Kabar ketidakharmonisan di antara petinggi Pertamina sebenarnya sudah berhembus sejak tahun lalu. Masalahnya bermula dari langkah Dewan Komisaris mengajukan perubahan struktur organisasi Pertamina, termasuk tambahan posisi Wakil Direktur Utama, pada Agustus tahun lalu. Pembentukan wakil dirut ini konon tanpa sepengetahuan dari Dwi Soetjipto.
Belakangan, Kementerian BUMN menyetujui usulan tersebut. Alasannya, lingkup usaha Pertamina semakin luas dan membutuhkan posisi baru untuk mengawasi bisnis pengolahan dan hilir perusahaan. Namun, dalam perjalanannya, hal ini memicu gesekan dengan munculnya keributan mengenai impor solar dan kerusakan kilang.
Di sisi lain, Dwi Soetjipto telah ditetapkan menjadi salah satu dari Advisory Board Center For Strategic & International Studies (CSIS) untuk program di Asia Tenggara per 1 Januari 2017. Sebagai Advisory Board, Dwi Soetjipto akan memberikan masukan strategis untuk mendukung dan memperkuat riset serta program-program yang dijalankan CSIS di Asia Tenggara.