DPR Minta Perbaikan Distribusi BBM dan LPG

Di tempat yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang menjelaskan, DPR meminta Pertamina memperbaiki distribusi BBM dan LPG agar bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Namun, ada beberapa kendala dalam implementasi di lapangan. (Baca: Demi BBM Satu Harga, Pemerintah Bangun Tangki di 8 Daerah)

Salah satu kendalanya adalah aturan Menteri Perhubungan bahwa pengangkutan BBM ke berbagai pulau, khususnya pulau terpencil, harus menggunakan kapal besi dan besar. Padahal, selama ini, kapal yang tersedia terbuat dari kayu. “Jadi kalau itu diterapkan, kami  kesulitan,” katanya.

Pertamina akan berkonsultasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, yang dulunya merupakan Menteri Perhubungan.  Usulannya, penggunaan kapal besi dan besar hanya untuk daerah provinsi besar. Sedangkan, untuk daerah yang kecil-kecil, Pertamina dibolehkan menggunakan kapal kayu, karena hanya terdapat Agen Premium Minyak Solar (APMS) di daerah tersebut. Tangki penyimpanannya pun hanya sebesar drum.

Mengenai distribusi LPG secara tertutup, Ahmad menjelaskan, Pertamina bersama pemerintah masih melakukan uji coba di wilayah Tarakan. Selanjutnya, daerah Batam dan Bali. Pembelian LPG nantinya menggunakan sistem online dengan fasilitas Kartu Tani, Kartu E-Warong, atau Kartu Keluarga Sejahtera.

(Baca: Distribusi Tertutup, Subsidi Elpiji Tinggal Rp 15 Triliun)

Namun, uji coba tersebut masih menghadapi kendala, yakni akses internet dan tenaga listrik di daerah Tarakan. “Kan masih ada beberapa daerah yang blank spot 4G yang tidak jalan. Komunikasi data belum jalan,” ujar Bambang.