Pengumuman perombakan kabinet yang sedianya dilakukan Selasa besok, kemungkinan besar bakal tertunda. Penyebabnya, masih ada sejumlah ganjalan, termasuk dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dikabarkan belum sepakat dengan formasi baru Kabinet Kerja hasil reshuffle jilid II tersebut.
Sumber Katadata di pemerintahan menyatakan, hingga Ahad malam, pembahasan reshuffle masih alot, terkait dengan belum tercapainya kesepakatan antara Jokowi dan Megawati. Pangkal masalahnya adalah keberadaan Rini Soemarno di kabinet.
Megawati tak cuma menginginkan Rini dicopot dari kursi Menteri BUMN, namun juga didepak dari kabinet. Keinginan dan pendirian itu disampaikan oleh utusan Megawati kepada Jokowi. “Jumat pagi (8/4), Pak Hasto Kristianto (Sekjen PDI Perjuangan) menemui Presiden,” kata sumber tersebut.
Dipicu persoalan itu, hingga kini belum ada titik temu antara Jokowi dan Megawati, yang membuat perombakan kabinet kemungkinan akan mundur hingga waktu yang belum bisa dipastikan. “Sampai ada kesepakatan (di antara keduanya),” kata sumber itu tadi.
Indikasi bakal adanya perombakan kabinet, terlihat dari pertemuan empat mata Jokowi dan Kalla untuk merampungkan proses reshuffle pada Kamis siang (7/4) lalu, yang dilanjutkan dengan pemanggilan beberapa menteri oleh Jokowi ke Istana Bogor pada malam harinya.
(Baca: Jokowi-JK Bahas Reshuffle, Sejumlah Menteri Dipanggil ke Bogor)
Semula pengumuman perombakan kabinet diperkirakan dapat dilakukan awal pekan ini, sebelum Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Istanbul, Turki, untuk menghadiri Konferensi Organisasi Negara-negara Islam (OKI) pada 14-15 April. Setelah itu, pada 17 April, Presiden pun akan berangkat ke Eropa untuk melakukan kunjungan kenegaraan.
Menurut sumber Katadata di Istana, pengumuman semula dirancang akan dilakukan pada Selasa (12/4). “Kemungkinannya begitu,” ujarnya. Sebab, Presiden pada hari Senin ini masih akan melakukan kunjungan kerja ke Brebes, Jawa Tengah.
Tapi, persoalan Rini ternyata masih menjadi ganjalan.Sehubungan dengan itu, sumber di pemerintahan lainnya mengatakan, jika tidak jadi diumumkan pada Selasa, maka paling cepat pengumuman akan dilakukan setelah kepulangan Presiden dari Eropa akhir bulan ini.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengakui sikap partainya yang menolak keberadaan Rini lagi di kabinet. Alasannya, Pansus Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merekomendasikan kepada Presiden untuk mencopot Rini karena dinilai melanggar undang-undang. Selain itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah menginstruksikan agar tidak lagi mengundang Rini untuk rapat di DPR. “Jadi dia (Rini) itu sebenarnya sudah tidak fungsional karena seharusnya mitra kerjanya dengan DPR,” kata Hendrawan kepada Katadata, Senin (11/4).
Namun, dia mengelak anggapan bahwa PDI Perjuangan telah mengganjal rencana reshuffle. PDI Perjuangan menyerahkan keputusan pengumuman perombakan kabinet jilid II kepada Presiden, dengan pertimbangan Rini tidak bisa rapat dengan DPR dan suka menjalankan kebijakan sendiri tanpa berkoordinasi dengan menteri terkait, seperti kasus kereta cepat Jakarta-Bandung. “Maka (keputusannya) balik lagi ke Presiden.”
Terkait pertemuan Hasto dengan Presiden pada Jumat pagi lalu, Hendrawan mengaku tidak tahu-menahu. “Yang pasti saya Kamis bersama dengan Pak Hasto, Jumat saya tidak tahu, Sabtu itu Pak Hasto rakor kepemudaan dengan (Walikota Bandung) Ridwan Kamil di Wisma Kinasih (Depok),” kata Hendrawan. Tapi, hingga berita ini ditulis, Katadata belum bisa memperoleh konfirmasi dari Hasto.
(Baca: Pos Baru untuk Pramono dan Rini di Kabinet Pasca Reshuffle)
Hubungan Rini, Menteri Perdagangan dan Perindustrian di era pemerintahan Presiden Megawati 2001-2004, dengan PDI Perjuangan mencapai titik nadir saat Pansus Pelindo II DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk mencopot Rini sebagai Menteri BUMN pada Desember 2015. Sinyal kuat keinginan melengserkan Rini pun disampaikan oleh Megawati dalam pidato politiknya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan pada 10 Januari lalu.
Menurut Mega, BUMN saat ini sudah berbeda dengan amanat konstitusi dan cenderung mengedepankan bisnis. “BUMN hanya diperlakukan seperti 'korporasi swasta' yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan 'business to business'," katanya, seperti diberitakan cnnindonesia.com.
(Baca: Reshuffle Masih Tarik-Ulur, PKB Merasa Diserobot PDIP)
Perombakan kabinet jilid II ini bisa menjadi pintu untuk melengserkan Rini. Ia kabarnya akan digeser ke posisi Sekretaris Kabinet. Sedangkan Pramono Anung, yang menempati posisi tersebut akan diplot menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Menteri BUMN.
Skenario lainnya adalah menggeser Rini ke posisi Menteri Perindustrian. Selain pernah berpengalaman memangku jabatan tersebut, posisi Menteri Perindustrian Saleh Husin dinilai tak cukup berkilau rapor kinerjanya.
(Baca: PAN Akan Dapat Satu Kursi Menteri Ekonomi)
Tarik-ulur lain yang cukup alot yaitu menyangkut nasib Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang dikabarkan bakal terpental.
Sejumlah sumber menyatakan, Luhut meminta agar Rizal dipertahankan, setidaknya hanya bergeser posisi di kabinet. Dukungan serupa juga diperoleh Sudirman dari Wapres Jusuf Kalla yang menginginkan agar ia dipertahankan. Sebaliknya, Kalla ingin Rizal dicopot.
(Baca: Dua Kader Hanura Terancam, Wiranto Masuk Bursa Kabinet)
Pertimbangan lain yang berpotensi mengundurkan waktu pengumuman reshuffle, yaitu upaya merangkul Golkar masuk koalisi pendukung pemerintah. Berhubung kondisi Partai Beringin sedang pecah, maka langkah itu baru bisa dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar pada Mei mendatang.