Presiden Joko Widodo mengakui telah memanggil beberapa menteri ke Istana Bogor, pada Kamis malam (7/4). Pemanggilan tersebut di tengah kabar semakin dekatnya pengumuman perombakan kabinet (reshuffle) jilid II.
Namun, Jokowi enggan menjelaskan secara rinci soal pertemuan dengan sejumlah menteri tersebut. "Panggilan itu tidak hanya tadi (Kamis) malam. Setiap malam juga biasa kita (panggil)," ujarnya usai menghadiri Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-8 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4), seperti dikutip detik.com.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga tidak membantah waktu pengumuman reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat ini. "Yang pasti bukan hari ini.”
(Baca: Jokowi-JK Bahas Reshuffle, Sejumlah Menteri Dipanggil ke Bogor)
Seperti diberitakan Katadata dalam artikel “Jokowi-JK Bahas Reshuffle, Sejumlah Menteri Dipanggil ke Bogor”, Jokowi mengadakan pertemuan khusus dengan Kalla pada Kamis siang di Istana Negara. Pertemuan dilakukan setelah Presiden memimpin rapat kabinet paripurna membahas revisi APBN 2016 dan melantik Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. “Pertemuan itu membahas soal reshuffle kabinet,” kata sumber Katadata yang mengetahui adanya pertemuan empat mata tersebut.
Ini memang merupakan pertemuan khusus pertama Jokowi dan Kalla setelah kabar reshuffle berhembus kencang sejak pertengahan pekan lalu. Saat itu, Kalla masih melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) dan baru tiba di Jakarta pada Rabu malam (6/4) lalu. Sumber Katadata yang lain menyatakan, sebenarnya Kalla akan bertemu dengan Jokowi, yang juga baru kembali dari Papua, di Bandara Halim. Namun, pertemuan itu batal terlaksana.
Setelah bertemu dengan Kalla Kamis siang, Jokowi juga memanggil sejumlah menteri ke Istana Bogor pada Kamis malam ini. "Sejak pukul 8 malam, ada beberapa orang yang diminta ke Istana Bogor (terkait reshuffle),” kata sumber yang lain.
(Baca: Pos Baru untuk Pramono dan Rini di Kabinet Pasca Reshuffle)
Jurubicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengaku belum mengetahui adanya pertemuan khusus antara Jokowi dan Kalla. Ia mengaku hanya mendampingi Kalla saat rapat kabinet paripurna pada pagi harinya. “Tapi mungkin saja ada (obrolan reshuffle),” katanya.
Sebelumnya, seorang sumber menyatakan, pembahasan dan pengumuman reshuffle kabinet akan disesuaikan dengan waktu keberangkatan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri pada pekan depan. Rencananya, Wakil Presiden akan meninggalkan Jakarta pada Rabu depan (13/4) untuk menghadiri konferensi organisasi negara-negara Islam (OKI) di Istanbul, Turki, 14-15 April mendatang. Sedangkan Presiden akan berangkat ke Eropa untuk melakukan kunjungan kenegaraan, 17 April nanti.
(Baca: Jokowi-JK Finalisasi Reshuffle Kabinet Akhir Pekan Ini)
“Jadi pengumuman reshuffle (kabinet) rencananya awal pekan depan, sebelum wakil presiden dan presiden ke luar negeri,” katanya. “Jika tertunda, akan diumumkan setelah kunjungan Presiden ke Eropa.”
Sumber itu menambahkan, Jokowi bersama Kalla akan membahas dan memilih para calon untuk mengisi pos menteri yang terkena reshuffle pada pekan ini. “Kemungkinan rapat-rapat Presiden dengan Wakil Presiden pada hari Jumat sampai Minggu nanti,” katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, perombakan kabinet akan menyasar posisi 6-7 menteri karena pertimbangan evaluasi kinerja dan mengakomodasi masuknya partai politik baru pendukung pemerintah. Beberapa posisi menteri yang dikabarkan akan berganti wajah itu, yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Menko Maritim Rizal Ramli.
(Baca: Beredar Daftar Reshuffle, Jokowi: Tidak Usah Ada Intervensi)
Posisi lainnya, yang juga rawan, yaitu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan; Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar; serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Yuddy Chrisnandi.
Nama Rizal, Rini, Jonan, dan Sudirman memang kerap disebut-sebut akan didepak dari kabinet karena dipicu oleh kehebohan dalam sejumlah kasus, seperti kereta cepat, Freeport, Blok Masela, dan aplikasi online angkutan. Belakangan, Marwan juga disorot karena kasus dugaan penyimpangan dana desa dan Yuddy gara-gara isu penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.