Buruh Nilai SE Menaker Bentuk Negara Lepas Tangan Soal THR

ANTARA FOTO/Fauzan
Ilustrasi, demo buruh. Serikat buruh menilai SE Menaker sebagai bentuk lepas tangan negara atas kewajiban pembayaran THR oleh pengusaha pada buruh.
Penulis: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Agung Jatmiko
8/5/2020, 19.12 WIB

Serikat buruh menilai Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), berpotensi menghilangkan sanksi bagi pengusaha yang enggan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepala Departemen Hubungan Antar Lembaga Sentral Gerakan Buruh Nasional Akbar Rewako menyebut, jika sampai THR tidak dibayarkan maka ini menjadi kali pertama tunjangan tahunan tersebut tidak diberikan.

Ia menilai, negara seolah lepas tangan, dengan membiarkan perusahaan dan buruh melakukan negosiasi tanpa adanya peran aktif pemerintah. Hal ini akan sangat merugikan buruh, yang tengah dalam keadaan sulit, karena minimnya bantuan yang diberikan.

"Dengan adanya SE Menaker jadinya debat lagi soal sanksi hukumnya, karena bisa saja aturan itu menghilangkan sanksi hukum terhadap pengusaha. Sebab, THR jadi tidak wajib dibayar tepat waktu, ini lagi-lagi negara melepas tanggung jawab," kata Akbar kepada katadata.co.id, Jumat (8/5).

Seluruh serikat buruh memastikan sikap, yakni menolak pembayaran THR dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu. Pasalnya, saat ini sebagian besar buruh telah dirumahkan dan tak memiliki penghasilan.

Buruh juga menilai, rekomendasi penyelesaian sengketa pembayaran THR melalui pengadilan hubungan industrial (PHI) sebagai jebakan formal. Sebab, proses persidangan memakan waktu yang lama, sementara buruh sudah tidak memiliki penghasilan.

(Baca: Kadin Minta Sengketa THR Dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Tri Kurnia Yunianto