Masih Butuh Rp 387 T, Pembangunan Tol Sumatera Terkendala Pendanaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Tol Trans Sumatera terancam terkendala. Alasannya, pemerintah masih membutuhkan dana sebesar Rp 387 triliun untuk menyelesaikan pembangunan.

Jumlah tersebut mencapai 77,4% dari total kebutuhan investasi sebesar Rp 500 triliun. Tanpa adanya dana tersebut, Basuki menilai pembangunan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 Kilometer (Km) ini bisa terkendala.

“Kendala pembangunan Tol Trans Sumatera hanya satu, yakni pendanaan,” kata Basuki di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7).

Saat ini dana yang tersedia untuk pembangunan Tol Trans Sumatera baru sebesar Rp 113 triliun. Dari jumlah tersebut, dukungan dana pemerintah tercatat sebesar Rp 21,6 triliun. Sisanya diperoleh dari pendanaan perbankan sebesar Rp 72,2 triliun, dan suntikan penyertaan modal negara (PMN) ke Hutama Karya sebesar Rp 19,6 triliun.

Sementara, jika pemerintah hanya mengutamakan pembangunan ruas utama Tol Trans Sumatera, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 191 triliun. Besaran ini mencapai 71,8% dari total investasi untuk pembangunan ruas utama sebesar Rp 266 triliun.

Saat ini, dana untuk pembangunan ruas utama Tol Trans Sumatera tercatat mencapai Rp 75,4 triliun, yang berasal dari dukungan pemerintah sebesar Rp 16,1 triliun, dan pendanaan perbankan Rp 42,2 triliun. Kemudian, PMN yang disuntikkan pemerintah sebesar Rp 17,1 triliun.

(Baca: Enggan Bebani APBN, Jokowi Cari Skema Alternatif Bangun Tol Sumatera)

“Jika hanya ruas utama, dari Bakauheni sampai Banda Aceh itu ada 1.970 kilometer, tanpa sirip-sirip. Itu juga semuanya akan diselesaikan,” ujar Basuki.

Oleh karena itu, pemerintah akan mencari terobosan sumber-sumber pendanaan baru untuk pembangunan Tol Trans Sumatera. Menurut Basuki, ada beberapa opsi yang bisa digunakan, seperti mengeluarkan obligasi jangka panjang. Jika hal tersebut dilakukan, ia memastikan pemerintah akan memberikan jaminan.

“Tadi soal pendanaan dibicarakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan,” kata dia.

Pencarian instrumen alternatif untuk pendanaan pembangunan Tol Trans Sumatera ini juga merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara ingin agar pembangunan jalan tol ini tidak membebani ekuitas dari PMN.

Selain itu, terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif diperlukan agar pembangunan Tol Trans Sumatera tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai informasi, 393 Km Tol Trans Sumatera saat ini telah beroperasi. Masih ada 1.194 Km jalan yang dalam pengerjaan konstruksi, dan 1.291 Km masih dalam tahap persiapan pengerjaan konstruksi.

(Baca: Jokowi Keluhkan Pembangunan Tol Cisumdawu yang Masih Terhambat)