Pandemi, Momentum Menata Kebijakan Publik Berbasis Ilmu Pengetahuan
Tjahjo menambahkan, saat ini pemerintah sedang membuat manajemen pengetahuan dalam bentuk satu data nasional. Dengan begitu pemerintah dapat mengandalkan data yang valid dan tidak tumpang tindih. Selain itu diperlukan perbaikan dari kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Perbaikan kualitas tersebut dilakukan dengan mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan. Sistem rekrutmen perlu mengedepankan prinsip integritas dalam prosesnya, menyeleksi sesuai kebutuhan rencana strategis dalam lima tahun ke depan, dan mempertimbangkan faktor anggaran.
Dalam memperbaiki sistem pendidikan, pengembangan kapasitas dan penciptaan lingkungan yang inovatif dari hasil berbagi pengetahuan atau sharing knowledge antar sesama ASN menjadi langkah agar mendorong terjadinya ekosistem pengetahuan.
Penasihat Senior Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Yanuar Nugroho mengapresiasi tumbuhnya ekosistem pengetahuan dari sisi pemangku kebijakan. Hal tersebut penting untuk menakar prioritas pembangunan suatu negara.
“Ketika mengaitkan dengan pembangunan, ini tidak pernah bebas nilai, selalu ada preferensi. Karena itu selalu ada prioritas dan bagaimana kita memprioritaskan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi. “Barangkali ekosistem pengetahuan dan inovasi ini diperkuat, punya kerangka hukum atau operasional (yang menegaskan) bahwa inovasi penting untuk kemajuan bangsa, pengambilan kebijakan punya akuntabilitas berbasis data. Memastikan pengetahuan itu tertanam di dalam pembuatan kebijakan publik,” tuturnya.
Memperbaiki Kolaborasi
Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Ristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro juga turut hadir dalam acara Katadata Forum mengatakan, Kemenristek/BRIN sudah mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Bentuknya berupa Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang melibatkan peneliti, perguruan tinggi, rumah sakit, dunia usaha, dan lembaga pemerintah.
“Ketika ada situasi tertentu dan kesepakatan bahwa semua pihak mau saling bekerja sama, maka ekosistem yang tadinya hanya kita bayangkan ingin dikembangkan, ternyata berjalan dengan baik,” katanya.
Meski melihat riset dan inovasi mampu berkembang pesat, namun ia menyadari ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Tantangan bagi pemerintah ialah bagaimana melembagakan ekosistem yang sudah berjalan setelah keadaan kembali normal.
Selain itu, bagaimana menguatkan peran swasta dalam sebuah kolaborasi. Hal ini penting sebab menurut Bambang, pihak swasta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya sektor swasta perlu didukung melalui kemudahan dalam mendapatkan akses pendanaan. Salah satunya melalui insentif pajak.
“Saat ini kita sedang minta Menkeu untuk menyelesaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tax deduction,” katanya.