Pengusaha Usul Pembentukan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ilustrasi, aktivitas ekonomi di daerah. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengusulkan pembentukan komite percepatan pemulihan ekonomi daerah karena setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda menghadapi pandemi corona.
Penulis: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Agung Jatmiko
22/7/2020, 19.11 WIB

Ia mencontohkan, sektor UMKM yang dulu dapat menjadi juru selamat saat adanya krisis, kini juga tak dapat diandalkan menjadi penopang ekononi nasional.

"Sering kali penyusunan kebijakan dimulai dari level nasional baru ke mikronya, tapi sekarang lihat mikronya dulu baru lihat nasionalnya," kata Anies.

Seperti diketahui, di dalam Peraturan Presiden (Perpres) 82/2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk menjadi Ketua Komite dan dibantu oleh tiga Menteri Koordinator lainnya ditambah Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua.

Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana, yang bertugas mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan strategis.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis tersebut, dibentuk dua Satuan Tugas (Satgas), yaitu Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Penulis/Reporter: Tri Kurnia Yunianto
Halaman:
Reporter: Tri Kurnia Yunianto