Kominfo: Program Satu Data Bisa Menghemat Belanja Pemerintah
Pemerintah tengah melakukan finalisasi program Satu Data Indonesia (SDI) yang ditargetkan bakal rampung pada 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meyakini implementasi satu data nasional tersebut bisa menghemat anggaran belanja pemerintah hingga triliunan rupiah.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail mengatakan keberadaan pusat data mampu mengintegrasikan kebutuhan berbagai macam institusi secara mudah dan cepat. Fungsi server, analisis dan pengumpulan data berbasis komputansi awan (cloud) dapat mencegah pemborosan anggaran pusat maupun daerah.
"Ketika pusat data nasional sudah dibangun bisa menghemat triliunan rupiah belanja pemerintah," kata Ismail dalam video conference, Jumat (14/8).
Tak hanya itu, program SDI juga diklaim bakal mengurangi banyak sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya berperan untuk mengoperasikan dan memelihara pusat data di tiap instansi daerah maupun nasional. Ia mengatakan saat ini banyak pusat data di berbagai wilayah yang tak dirawat operasionalnya dengan baik.
Saat ini pemerintah masih mengkaji pembangunan program SDI agar bisa segera terintegrasi di tiap kementerian dan lembaga (K/L) pusat maupun daerah. Pada tahap awal yang menjadi prioritas pemerintah adalah menyediakan konektivitas terlebih dahulu.
Ada beberapa sektor yang bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran pusat data nasional tersebut, seperti sektor telekomunikasi, transportasi, bisnis dan pariwisata, hingga penanggulangan bencana.
Ismail mencontohkan, ketika pemerintah mengintegrasikan data dengan operator telekomunikasi maka mereka dapat membaca pola perilaku masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Misalnya untuk pembangunan jalan tol dan sarana transportasi umum.
"Banyak sekali manfaat yang diterima ketika proses satu data ini dijalankan. Di sektor pemerintahan, keberadaannya bermanfaat sebagai strategi mitigasi bencana, terkait data cuaca, kesiapan lapangan, data kepolisian, pemadam kebakaran, dan sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan program SDI sebagai salah satu upaya untuk segera memulihkan kembali perekonomian yang terpukul pandemi virus corona atau Covid-19.
Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan penentuan kebijakan. Upaya ini pun diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia dalam perbaikan tata kelola data.
"Peran Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus pembangunan tahun 2021," kata Suharso dalam sebuah forum diskusi daring, Senin (3/8).
Menurutnya program tersebut akan mensinkronisasi data dari beberapa instansi seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kementerian dan lembaga ini nantinya sebagai pusat masing-masing wali data dan produsen data.
"Mengingat stakeholder Satu Data Indonesia yang terlibat sangat luas maka diperlukan penyamaan pemahaman mengenai maksud, tujuan, proses dan pembagian tugas yang jelas," ujarnya.
Lebih lanjut, tahun depan pemerintah bakal fokus melakukan pemulihan ekonomi melalui sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial dan ketahanan bencana.