Pandemi, Jokowi Minta para Menteri Integrasikan Program bagi Desa

ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/aww.
Seorang warga Sungai Jambu menampung air yang mengalir dari sumber mata air di kaki Gunung Kerinci, Kayu Aro Barat, Kerinci, Jambi, Minggu (2/8/2020). Beberapa desa yang wilayahnya belum mendapatkan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di daerah itu memanfaatkan sumber mata air di kaki Gunung Kerinci untuk kebutuhan sehari-hari.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
24/9/2020, 14.03 WIB

Di sisi lain, Jokowi juga berharap jajarannya dapat memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Ini bisa dilakukan dengan mengembangkan potensi desa, seperti potensi wisata, pertanian, dan industri di desa.

Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa pemberian akses permodalan, akses teknologi, peningkatan kemampuan, dan mendorong kerja sama antar desa untuk memperluas rantai pasok. Selain itu, pemerintah diminta memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berkreasi dan mengembangkan potensinya. Dengan demikian, lanjut dia, pelaku usaha di desa dapat naik kelas.

Secara terpisah, Wakil Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, desa memiliki potensi untuk menyangga pertumbuhan ekonomi nasional pasca-pandemi Covid-19, khususnya di bidang ketahanan pangan.

"Desa ini adalah wilayah paling cepat rebound dalam pandemi Covid-19 dengan data wilayah terjangkit Covid-19 yang lebih sedikit, sehingga potensinya ekonominya masih sangat besar," kata dia.

MUSIM PANEN CENGKIH (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj.)

Dia menambahkan, ekonomi pedesaan masih berpotensi dikembangkan untuk menggerakkan ekonomi pasca-pandemi. Berdasarkan catatan Kemendes per 17 Juni 2020, wilayah pedesaan saat ini sudah terdapat pertokoan dengan bangunan permanen di 6.803 desa, pasar tradisional dengan bangunan permanen di 6.236 desa, pasar tradisional dengan bangunan semi permanen di 8.780 desa dan 4.317 pasar tradisional tanpa bangunan.

Baca Juga

Sedangkan untuk bisnis hotel dan pariwisata yang beroperasi di pedesaan setidaknya saat ada sekitar 1.709 unit.  "Bayangkan itu di desa kecil ada hotel untuk penerapan desa wisata dan lain-lain," kata dia.

Sementara, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) aktif bertransaksi sebanyak 37.125 di seluruh Indonesia.

Untuk memperkuat sektor pangan, pemerintah telah menyiapkan lahan pertanian melalui program transmigrasi seluas 1,87 juta hektare dengan 509 ribu hektare di antaranya telah siap tanam. Adapun, desa pertanian pangan ada sekitar 65.325 dan pertanian non pangan sudah diterapkan di 4.704 desa.

Untuk mempercepat proses tanam dan panen, pemerintah juga telah menyiapkan program intensifikasi pertanian. "Ini untuk mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dari negara lain," ujar dia.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika