Tiru Malaysia, Jokowi Ingin Ada Korporasi Petani dan Nelayan

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/pras.
Petani menyiram sayur sawit di persawahan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10/2020). Pada musim kemarau, petani di daerah tersebut beralih menanam jenis tanaman yang bisa tumbuh dengan keterbatasan air seperti sejumlah sayuran sebagai pengganti tanaman padi.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
6/10/2020, 15.20 WIB

Selanjutnya, perlu ada intervensi pada pengolahan hasil panen, mulai dari pengemasan, branding, hingga strategi pemasaran. Selain itu, perlu memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan serta peningkatan pengolahan pasca panen.

Sebelumnya, meski terjadi pandemi Covid-19, sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II 2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sektor pertanian tumbuh 16,24% pada triwulan II lalu.

"Pertumbuhan positif ini perlu dijaga memontumnya sehingga dampak signifikan ke kesejahteraan petani dan nelayan," ujar dia.

Baca Juga

Dikutip dari Antara, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Firdaus menilai koperasi pertanian di berbagai daerah harus diprioritaskan daripada pihak korporasi besar dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pertanian.

"Salah satu kuncinya yang tidak bisa kita lupakan adalah koperasi. Dari, oleh, dan untuk petani," ujar dia.

Menurutnya, pengoptimalan pengelolaan oleh koperasi pertanian akan membantu jalannya berbagai kelembagaan petani seperti dalam Sistem Resi Gudang. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pemerintah untuk dapat mengembangkan sektor pertanian di berbagai kawasan, sesuai dengan program legislasi nasional (Prolegnas).

Halaman:
Reporter: Rizky Alika