Prabowo ke AS, Bahas Kerja Sama Keamanan dan Maritim dengan Pentagon
Meski demikian, tak jelas alasan AS menolak visa Prabowo saat itu. Merujuk laporan New York Times pada Maret 2014, Washington sempat menjauhkan diri dari para pendukung mantan Presiden Soeharto, termasuk Prabowo, usai kejatuhan rezim Orde Baru.
Prabowo pernah mengungkapkan bahwa ia ditolak masuk ke AS pada 2000. Pada saat itu, ia ingin menghadiri wisuda anaknya, Ragowo Hediprasetyo (Didit Hediprasetyo), yang kuliah di salah satu universitas di Boston, AS.
Dalam wawancara dengan Reuters , Prabowo mengatakan, ia masih ditolak masuk ke AS pada 2012. Sumber Reuters menyebut penolakan terhadap Prabowo terkait dugaan kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis mahasiswa. Namun, Prabowo membantah semua tuduhan itu.
Pergi di Tengah Ketegangan
Pertemuan Prabowo dan Esper terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pejabat AS menilai bahwa kemitraan dengan Indonesia merupakan hal penting.
"Pemerintah AS dan Departemen Pertahanan sangat menghormati kemitraan dengan Indonesia yang sama-sama berlandaskan demokrasi dengan hubungan ekonomi dan antar-warga yang kuat, dan kepentingan bersama di Asia Tenggara," Jonathan Hoffman, Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Publik.
Asia Tenggara adalah wilayah yang paling terpengaruh oleh pernyataan Tiongkok atas klaim teritorial yang luas dan militerisasi di tanah yang disengketakan di Laut Cina Selatan.
Washington baru-baru ini menuduh Beijing "perilaku penindasan" di wilayah tersebut. Sebaliknya, Tiongkok meminta negara-negara Asia Tenggara untuk menolak "campur tangan" dari AS dalam sengketa di wilayah tersebut.
Enam pemerintah Asia --Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam-- memiliki klaim teritorial atau batas laut di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan Tiongkok.
Meskipun Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan, Beijing mengklaim hak bersejarah atas bagian laut yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia beberapa kali mendeteksi kapal penangkap ikan atau penjaga pantai Tiongkok di zona ekonomi eksklusifnya di lepas Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan.
Dalam protes terbarunya atas salah satu serangan semacam itu, Jakarta menegaskan kembali bahwa mereka menolak apa yang disebut Garis Sembilan Putus China atau Nine Dash Line, yang telah digunakan Beijing untuk membatasi klaimnya di Laut Cina Selatan.