Ancaman Jokowi saat Luncurkan 3 Bansos: Jangan Ada yang Dipotong
Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga program bantuan sosial (bansos) 2021, yaitu program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan program sembako. Dalam pembagian tersebut, Jokowi kembali mengulang instruksinya agar nominal bantuan bagi penerima tidak dipotong.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta para menteri dan gubernur untuk terus mengawal proses penyaluran bansos di lapangan. Bantuan akan dikirimkan langsung kepada penerima manfaat melalui bank pemerintah atau PT Pos Indonesia (Persero).
"Saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh dan tidak ada potongan-potongan," kata Jokowi dalam acara Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1). Acara tersebut turut dihadiri oleh para gubernur secara virtual.
Jokowi pun meminta dana bansos tersebut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti sembako dan kebutuhan pangan lainnya. Secara khusus, ia mengingatkan masyarakat agar menggunakannya tepat sasaran.
"Hati-hati nih yang bapak-bapak. Jangan dipakai untuk beli rokok. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini," kata Jokowi.
Apalagi pemerintah telah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp 110 triliun bagi penerima manfaat di seluruh wilayah. Hal ini untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Bansos tersebut diberikan melalui beberapa skema. PKH akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN dalam empat tahap, yaitu Januari, April, Juli serta Oktober.
Kemudian, program sebesar Rp 200 ribu/bulan/keluarga akan disalurkan pada Januari-Desember 2021. Adapun, bantuan ini juga akan disalurkan oleh himbara melalui kartu keluarga sejahtera.
Sementara, bansos tunai diberikan selama empat bulan berturut-turut, yaitu Januari-April 2021 dengan jumlah Rp 300 ribu/bulan/keluarga. Program ini akan disalurkan oleh PT Pos ke rumah penerima.
Jokowi berharap, bantuan tersebut dapat memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik. "Kita juga harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdampak pandemi," ujar dia.
Peringatan ini bukan pertama kalinya dilontarkan oleh Jokowi. Dalam rapat terbatas yang membahas penyaluran bansos 2021, ia menginstruksikan para menteri untuk mencegah kejadian seperti pada penyaluran bansos Covid-19 di Jabodetabek.
Seperti diketahui, Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan praktik rente dalam penyaluran bansos. "Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Terbatas Persiapan Penyaluran Bansos Tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12).
Adapun PT Pos Indonesia mengerahkan 21 ribu pegawai untuk menyalurkan bansos hingga daerah. Mereka juga menyiapkan sejumlah langkah agar masyarakat penerima benar-benar mendapatkan bantuan.
Beberapa langkah itu yakni perencanaan dari kantor pusat hingga kantor pos, koordinasi dengan lembaga lain, hingga pertanggungjawaban usai pelaksanaan. "Dengan kompetensi yang dimiliki, kami bisa jalankan sebaik-baiknya," kata Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemaidi dalam keterangan tertulis, Senin (4/12).