Mentan Dukung Subsidi Pupuk, Hasilkan Nilai Tambah Produk Tani 250%
Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung isu penyaluran subsidi pupuk. Presiden menilai dana yang digelontorkan untuk subsidi pupuk tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan.
Meski demikian, dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk bagi petani mampu memberi nilai tambah produksi tanaman pangan hingga lebih dari 250%.
Mentan menyebutkan bahwa angka tersebut berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).
“Dengan alokasi anggaran yang terbatas, nilai tambah produksi tanaman dari kebijakan pupuk bersubsidi mencapai Rp 98,4 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran dari 2014 sampai 2020 sebesar Rp 28,1 triliun, maka nilai manfaatnya mencapai di atas 250%,” ujar Mentan, Senin (25/1).
Adapun keterbatasan anggaran terlihat dari kebutuhan pupuk subsidi yang mencapai 21 juta ton untuk 7,46 juta hektare (ha) sawah nasional, baru 9 juta ton yang dapat dipenuhi pemerintah. Dari jumlah tersebut pupuk untuk tanaman pangan, padi, baru teralokasikan sebanyak 6,1 juta ton.
Berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) 2018, produksi tanaman padi Indonesia mencapai 5,19 ton/ha. Volume tersebut lebih tinggi dari negara produsen beras lainnya, seperti Thailand yang hanya 3,09 ton/ha; Filipina 3,97 ton/ha; India 3,88 ton/ha; serta Pakistan 3,84 ton/ha.
Dalam data Balitbangtan, tercatat produktivitas tanpa subsidi pupuk untuk tanaman padi mencapai 4,19 ton/ha atau turun 18,09%; sedangkan tanaman jagung sebesar 4,24 ton/ha turun 24,06%.
Ada pun potensi penurunan produksi tanpa subsidi untuk padi sebesar 9,86 juta ton dengan nilai Rp51,79 triliun; sedangkan potensi penurunan produksi jagung sebesar 6,8 juta ton dengan nilai Rp21,41 triliun.
Anggaran Subsidi Pupuk 2021 Susut
Adapun anggaran subsidi pupuk tahun ini ditetapkan sebesar Rp 25,28 triliun dengan volume sebanyak 7,2 ton. Ini lebih rendah Rp 4,6 triliun dari anggaran 2020 yang mencapai Rp 29,76 triliun dengan volume 8,9 juta ton.
Direktur Jenderal Prasara dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan bahwa turunnya anggaran subsidi tersebut yang menyebabkan naiknya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
Meski demikian Edhy mengatakan bahwa kenaikan HET pupuk bersubsidi juga berdasarkan usulan petani melalui Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) kepada Kementerian Keuangan.
“Ketika rapat di Kemenko (Perekonomian), kami bacakan bahwa dalam kesimpulan tersebut Komisi IV setuju untuk menaikkan HET pupuk untuk menambah volume,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dia melanjutkan, kenaikan harga juga bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan harga pupuk bersubsidi dan nonsubisidi. Di samping itu, HET pupuk bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan sejak 2012, sedangkan harga pokok produksi (HPP) gabah hampir setiap tahun naik.
Kenaikan HET ini merupakan salah satu upaya Kementan dalam menutup kekurangan anggaran pupuk bersubsidi tahun ini. Kementan mencatat kekurangan anggaran untuk alokasi pupuk bersubsidi secara rata-rata mencapai Rp 7,3 triliun.
Dia menjelaskan bahwa ada empat fokus kebijakan pupuk bersubsidi tahun ini. Pertama, petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar pada sistem eRDKK, serta Dinas Pertanian, provinsi, kabupaten, maupun kota, bertanggung jawab atas alokasi atau relokasi di wilayahnya.
Kedua, perubahan NPK 15:15:15 menjadi NPK 15:10:12. Hal ini bertujuan untuk efesiensi harga pokok penjualan, sehingga dapat menambah volume pupuk bersubsidi. Di samping itu, langkah ini dapat meningkatkan kesuburan lahan sawah, karena lahan sudah jenuh dengan unsur fosfor dan potasium.
Ketiga, penebusan pupuk bersubsidi. Penebusan akan dilakukan pada wilayah yang siap infastruktur dengan kartu tani, serta wilayah yang belum siap dengan menunjukkan KTP dan mengisi formulir.
Keempat, kenaikan HET yang semula Rp 300 menjadi Rp 400 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan harga pokok nonsubsidi. "Dari kenaikan HET itu kita mendapatkan efisiensi dana Rp 2,579 triliun," kata Sarwo.
Stok pupuk bersubsidi per tanggal 16 Januari 2021 mencapai 250% dari ketentuan stok minimum. Adapun rinciannya ketentuan stok minimum pupuk Urea sebesar 210.00 ton, pupuk NPK 149.677 ton, SP-36 ton, 51.743 ton, ZA 44.513 ton, serta pupuk organik 27.353 ton.