DPR Kritik Program Kartu Tani yang Menyulitkan Petani Memperoleh Pupuk

Image title
18 Januari 2021, 17:51
kartu tani, pupuk bersubsidi, kementerian pertanian
ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/pras.
Calon Bupati Indramayu nomor urut satu Muhamad Sholihin (kanan) memberikan kartu tani kepada warga saat Kampanye dan Dialog Bersama Gus Ami di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (6/11/2020).

Pemerintah telah meluncurkan kartu tani sejak 2017. Namun program ini banyak menuai kritik karena implementasinya yang banyak menghadapi kendala. Sehingga, alih-alih membantu petani, kartu tani malah lebih sering menyusahkan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sudin, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Bank Himbara, dan PT Pupuk Indonesia terkait penggunaan kartu tani.

Advertisement

“Saya setuju adanya kartu tani, tapi harus ada catatan. Pelaksanaan kartu tani harus dalam sistem siap, sehingga bisa diuji coba. Pemerintah harus memperhatikan kendala di lapangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi,” kata Sudin, Senin (18/1).

Sudin mengatakan, salah satu kendala yang menjadi sorotan adalah infastruktur jaringan internet yang masih lemah di daerah. Padahal, pada Januari tahun lalu, wilayah Jawa termasuk yang diusulkan untuk dijadikan pilot project, karena dianggap memiliki teknologi yang memadai.

Kartu Tani merupakan program pemerintah yang diharapkan bisa mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebelum bisa mendapatkan kartu ini, petani harus terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI).

Pada 2020, realisasi subsidi pupuk diprediksi lebih rendah daripada alokasinya dalam APBN. Simak databoks berikut:

Petani yang akan membeli pupuk bersubsidi tinggal membawa Kartu Tani datang ke agen atau pengecer yang telah ditunjuk pemerintah. Petani hanya tinggal menggesek kartu ini pada mesin EDC di kios untuk membayar pupuk bersubsidi.

Sudin pun menyoroti kendala lainnya, seperti petani yang harus memiliki saldo aktif di kartunya. Dia mencontohkan, seorang petani harus membayar Rp 5 juta untuk mendapatkan distribusi pupuk. Namun, petani tersebut hanya memiliki uang Rp 3 juta.

Halaman:
Reporter: Annisa Rizky Fadila
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement