Budi Waseso Usul ke Sri Mulyani Tambah Tunjangan Beras ASN

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan sebuah ide dalam membenahi penyaluran dan penyerapan beras. Ia berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa memberikan tambahan tunjangan kepada personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan Aparatur Sipil negara (ASN).

Usulan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyaluran beras di gudang Bulog. Sebagaimana diketahui, Bulog mengalami kendala dalam menyalurkan beras lantaran pemerintah mengubah program beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). 

Oleh sebab itu, tambahan tunjangan diperlukan demi menciptakan kepastian pasar di hilir penyaluran. Selain berdampak pada peningkatan angka beras yang tersalurkan, langkah ini bisa berdampak pada kenaikan penyerapan gabah dan beras petani.

"Ini akan memberikan jaminan bagi petani bahwa produksi petani bisa diserap dengan harga layak," kata Budi Waseso dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (29/3).

Saat ini ASN kerap membeli beras dengan harga pasar di atas tunhangan mereka. Budi menyampaikan, saat ini besaran tunjangan yang diberikan umumnya untuk beras di atas 10 kilogram. 

Namun jumlah tersebut mengacu pada harga satuan Rp 7.400 per kilogram. Padahal, harga beras di pasaran berkisar Rp 12 ribu per kilogram.

Dia lalu meminta Sri Mulyani untuk menambah perhitungan tunjangan tersebut menjadi Rp 10.769 per kilogram. Ini agar ASN hingga personel TNI bisa menambah alokasi pembelian beras mereka.

Dengan kepastian permintaan pasar, Bulog nantinya akan menyalurkan beras premium dengan nilai Rp 10.769 per kg. Selain itu, perusahaan pelat merah itu akan menyalurkan beras langsung ke alamat rumah masing-masing.

"Saya akan sampaikan pada Menteri Keuangan bahwa yang diperlukan adalah pasar dari beras Bulog," katanya.

Langkah ini bisa berdampak pada peningkatan penyaluran beras Bulog. Budi menghitung, bila rata-rata beras yang disalurkan sebanyak 10 kilogram per orang, maka penyaluran beras Bulog bisa bertambah 1,4 juta ton per tahun.

Usulan ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Bendahara Negara untuk mendukung penyerapan gabah/beras petani. Namun, Budi tidak menginginkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Yang saya minta ada kepastian dalam penyaluran. Salah satunya adalah memasok beras pada TNI, Polri, ASN," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengatakan keseluruhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog bisa mencapai 1,4 juta ton. Hal ini seiring tambahan 600 ribu ton beras/gabah petani pada Maret hingga Mei 2021.

Serapan tersebut masih lebih rendah dari target pemerintah yakni 900 ribu ton. Meski demikian mantan Kepala Badan Reserse Kriminal tersebut menyatakan pihaknya mampu menyerap beras lebih besar asalkan sesuai dengan kebutuhan penyaluran.

"Kami serap satu juta, pasti dapat. Mau serap 900 ribu bisa, lebih juga bisa," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa beras hasil panen petani akan diserap oleh Bulog. Presiden memastikan bahwa tidak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia sampai pertengahan tahun ini.

Oleh sebab itu, ia akan memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggarannya. “Kami tahu sudah masuk masa panen dan harga beras petani belum sesuai harapan,” ujar Jokowi, Jumat (26/3).