Hasil Lapkeu Pemerintah, Jokowi: Pencapaian Baik di Tahun yang Berat

Dengan kebijakan tersebut, Jokowi berpendapat pemerintah berhasil menangani peningkatan belanja kesehatan sekaligus menjaga perekonomian Indonesia. Terbukti, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dari minus 5,32% pada kuartal II 2020 menjadi terkontraksi 0,74% pada kuartal I 2021.

Hasil Pemeriksaan BPK

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN). Dari pemeriksaan itu, dua kementerian/lembaga mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, sedangkan 84 LKKL dan LKBUN dengan opini WTP.

Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang diungkap dalam LHP LKPP 2020. "Permasalahannya mencakup ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengedalian intern," ujar dia.

Permasalahan itu terkait program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) serta program non-PC PEN. Masalah terkait PC PEN, misalnya, pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi pada LKPP.
Kemudian, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC PEN 2020 tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan masalah di luar program PC PEN, seperti penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Pajak belum memadai. Selain itu, pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp 21,57 triliun dan US$ 8,26 juta.