Penerimaan Negara Baru Separuh Target, Defisit APBN Semester I Rp283 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2021 mencapai Rp 283,2 triliun. Defisit tersebut melebar dari defisit APBN tahun lalu pada periode yang sama sebesar Rp 257,8 triliun.
Defisit itu terjadi akibat realisasi penerimaan negara yang lebih rendah daripada belanja pemerintah. Penerimaan negara hingga semester I 2021 hanya mencapai Rp 886,9 triliun atau 50,8% dari target Rp 1.743,6 triliun.
"Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit Rp 283,2 triliun atau 1,72 persen dari Produk Domestik Bruto," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers rapat sidang kabinet yang digelar virtual, Senin (5/7).
Secara rinci, penerimaan itu salah satunya diperoleh dari pajak sebesar Rp 557,8 triliun atau 45,5% dari target tahun ini sebesar Rp 1.229,6 triliun. Penerimaan pajak tersebut diperkirakan meningkat dari tahun lalu yang realisasinya hanya Rp 531,8 triliun.
Kemudian, penerimaan bea dan cukai hingga semester I sebesar Rp 122,2 triliun atau 56,9% dari target sebesar Rp 215 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 206,9 triliun. "Penerimaan negara terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat," ujar dia.
Di sisi lain, belanja negara sudah mencapai Rp 1.170,1 triliun hingga semester I 2021. Realisasi itu naik 9,4% dibandingkan semester I tahun lalu sebesar Rp 1.068,9 triliun.
Kenaikan belanja terbesar berasal dari pos belanja pemerintah pusat, yaitu Rp 796,3 triliun. Realisasi belanja itu naik 19,1% dari tahun lalu sebesar Rp 668,3 triliun.
Peningkatan belanja pemerintah pusat utamanya berasal dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 449,6 triliun. Jumlah itu melonjak 28,3% dibanding tahun lalu pada periode yang sama sebesar Rp 350,4 ttiliun.
Sedangkan, belanja non kementerian/lembaga mencapai Rp 346,7 triliun atau naik 8,9% dari semester I 2020 sebesar Rp 318,1 triliun. Sementara, transfer ke daerah hanya Rp 373,9 triliun hingga semester I 2021.
Bendahara Negara itu mengatakan, masih ada kendala pada transfer ke daerah. "Ini pun sesudah ditransfer, masih ada SILPA atau belum dipakai langsung oleh pemerintah daerahnya," ujar dia.
Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) pernah mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan untuk mengembalikan rasio defisit fiskal ke 3% pada 2023. Lembaga itu memproyeksikan konsolidasi fiskal berjalan secara gradual.
Defisit fiskal akan menyempit tahun ini menjadi 5,7% dan 4,2% pada 2022. "Pemerintah diharapkan dapat menjaga komitmen untuk mengembalikan disiplin fiskal, meskipun ketidakpastian akibat pandemi masih sangat tinggi," tulis S&P dalam keterangan resminya, akhir April 2021.