Ibu Kota Baru Jadi Proyek Strategis 2022, Anggaran Awalnya Rp 511 M

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Rezza Aji Pratama
24/9/2021, 18.26 WIB

Presiden beralasan kedatangannya untuk meninjau detail kesiapan ibu kota baru. Dia juga telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait pembangunan sarana transportasi seperti bandara dan pelabuhan di sekitar pusat pemerintahan RI itu.

Selain itu perpindahan ibu kota negara masih dalam rencana meski saat ini Indonesia masih dilanda pandemi. "Artinya, agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana (pemerintah)," kata Jokowi.

Dengan adanya pemindahan ibu kota negara, fokus pembangunan infrastruktur diharapkan mampu beralih dari Jawa ke Kalimantan Timur dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Hal tersebut diharapkan dapat menstimulus investasi, sehingga kawasan industri di luar Jawa ikut berkembang.

Berdasarkan kajian Bappenas pada Juni 2019, pemindahan IKN akan membuat arus perdagangan turut berubah dari Jawa ke luar Jawa. Bappenas memperkirakan lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika IKN dipindah.

Alhasil, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari wilayah-wilayah non-Jawa juga bakal meningkat seiring pemindahan IKN. Menurut Bappenas, peningkatan kontribusi wilayah-wilayah non-Jawa akan punya andil terhadap perekonomian nasional sebesar 0,1%.
Halaman:
Reporter: Rizky Alika