Perputaran Uang dari Penangkapan Ikan Terukur Ditarget Rp 281 Triliun

ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/hp.
Pekerja membongkar muat ikan tuna kualitas ekspor hasil tangkapan nelayan di tempat pendaratan ikan Ulee Lheu, Banda Aceh, Aceh, Minggu (21/11/2021).
Penulis: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
23/11/2021, 15.27 WIB

Selanjutnya, Zona 02 (WPP 716, WPP 717) yang meliputi Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Di zona tersebut, kuota yang tersedia sebanyak 738 ribu ton per tahun, dengan nilai mencapai Rp 15,8 triliun per tahun.

"Kemudian, Zona 03 (WPP 715, WPP 718), ini adalah Laut Aru yang paling besar. Ada Rp 46 triliun nilai produktivitasnya disitu, dengan kuota sebanyak 2,2 juta ton," kata dia.

Lalu, zona terakhir yakni Zona 04 (WPP 572, WPP 573) yang mencakup Samudera Hindia, meliputi Aceh hingga Kupang.

Di zona tersebut, kuota yang tersedia sebanyak 1,4 juta ton per tahun, dengan nilai mencapai Rp 35,18 triliun per tahun.

Adapun, kuota akan ditentukan berdasarkan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dan disahkan Menteri KKP setiap dua tahun sekali.

Baca Juga

 Sebelumnya, ia mengatakan Indonesia hingga saat ini termasuk dalam satu dari tiga negara di dunia yang masih menerapkan kebijakan penangkapan ikan bebas. Dua negara lainnya adalah Filipina dan Vietnam.

Ia berharap, kebijakan ini berlangsung dengan baik. Adapun persiapan yang dilakukan di antaranya dengan mengajak investor dari beberapa negara seperti Cina, Jepang, Taiwan, dan Eropa.

"Kita berharap apabila ini berjalan dengan baik, maka devisa dari sektor perikanan akan meningkat. Perhitungan kami, di 2024 bisa tiga kali dari 2020, mudah-mudahan mencapai US$ 15 miliar," kata dia.

Halaman:
Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi