Publik baru-baru ini diramaikan dengan konflik antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di tengah memanasnya perseteruan, Sri Mulyani membagikan foto dirinya bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Foto tersebut diambil saat keduanya menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (3/12). Dalam foto tersebut tampak Sri Mulyani berdiri diapit Bamsoet serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Tampak pula Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam foto tersebut. Sedangkan foto diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam keterangan foto tersebut, Sri Mulyani mengatakan ide swafoto berlima ini berasal dari Airlangga. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut lalu menambahkan satu kalimat pendek dalam fotonya bersama Bamsoet tersebut.
“Selfie ini beribu makna,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun instagram pribadinya @smindrawati, Jumat (3/12).
Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut sudah mendapatkan 26.546 like serta 1.018 komentar. Salah satu yang mengomentari foto tersebut adalah Airlangga dengan memberikan emoticon tersenyum.
Konflik Sri Mulyani dan MPR berawal dari pernyataan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad yang meminta Presiden Joko Widodo mencopot pembantunya tersebut. Fadel memprotes kebijakan Menkeu yang telah memangkas anggaran MPR.
Bamsoet pun ikut menimpali pernyataan Fadel. Bahkan ia menambahkan Sri Mulyani tidak menghargai MPR karena berulang kali diundang untuk rapat bersama, namun selalu mangkir.
"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan," kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Selasa (30/11).
Sedangkan Sri mulyani menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan di semua lembaga negara termasuk MPR. Hal ini lantaran pemerintah memerlukan dana untuk menangani Covid-19 dari sisi kesehatan dan erlindungan sosial.
Salah satu contoh penggunaan anggaran dilakukan untuk membayar klaim perawatan pasien positif Covid-19 yang melonjak saat adanya varian Delta. Ini termasuk untuk mendukung akselerasi vaksinasi dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Selain itu, anggaran juga dipakai untuk membantu rakyat miskin dengan memperluas bansos. Saat terjadi lonjakan varian Delta, pemerintah antara lain meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang terdampak PPKM.
"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Saya menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," kata Rabu (1/12).
Anggaran MPR di-refocusing satu kali tahun lalu dari Rp 603 miliar menjadi Rp 576 miliar. Adapun untuk tahun ini, anggaran MPR sebesar Rp 750 miliar masih utuh alias belum dipangkas untuk Covid-19.
Kendati demikian, belum ada informasi yang pasti berapa besaran pemangkasan dari anggaran MPR yang akan dilakukan tahun ini. Sementara untuk tahun depan, anggaran MPR diturunkan menjadi Rp 695 miliar.