Jokowi Tak Toleransi Layanan Publik Berbelit-belit: Gunakan Teknologi
Banyak pihak masih menilai pelayanan publik di Indonesia sangat rumit dan berbelit-belit. Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti jajaran di bawahnya agar tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit.
Selain itu, Kepala Negara tidak memberi tempat bagi pelayanan yang tak ramah dan tak responsif. Untuk itu, ia meminta jajarannya untuk tidak merasa cukup dengan hal-hal yang telah dikerjakan.
"Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit," kata Jokowi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik secara daring, Rabu (29/12).
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Adapun, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik, begitu pula sebaliknya.
Jika pelayanan yang buruk terus dibiarkan, kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara akan menurun. Jokowi berharap, kondisi tersebut tidak terjadi pada penyelenggara pelayanan publik di Tanah Air.
"Harus semakin baik karena tuntutan masyarakat terus meningkat," ujar dia.
Untuk itu, penyelenggara pelayanan publik tak bisa bekerja dengan biasa saja. Presiden meminta mereka untuk mengubah cara berpikir, bekerja, dan cara merespons.
Pelayanan harus berorientasi pada hasil guna mewujudkan pelayanan yang prima. Kerja sama antarlembaga serta perubahan sistem, tata kelola dan budaya kerja perlu dilakukan. "Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani," katanya.
Selain itu Presiden memerintahkan pelayan publik segera memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik dan menciptakan terobosan.
Jadi, akses pelayanan publik dapat dijangkau dengan lebih mudah. "Memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga berharap pemerintah dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia di seluruh tingkat. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan inovasi digital yang inklusif.
"Kita minimalkan penyimpangan dan perilaku koruptif di semua lini, di semua lembaga," ujar dia.
Sebelumnya, Survei Populi Center menyebutkan masalah utama layanan publik yang paling banyak dikeluhkan adalah persyaratan berbelit. Hal tersebut dikeluhkan oleh 11,4% responden.
Kemudian, sebanyak 11,3% responden mengatakan waktu pelayanan yang lambat menjadi masalah terbesar lainnya dalam pelayanan publik. Lalu, ada 9,7% responden yang menilai bahwa pelayanan publik kurang transparan.