Jokowi Akan Umumkan Langsung Pemberian Vaksin Booster Covid-19
Pemerintah akan memulai vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster pada Rabu, 12 Januari mendatang. Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui pemberian dosis tambahan kepada masyarakat.
Selain itu Jokowi juga bakal mengumumkan secara khusus rencana vaksin booster tersebut. "Akan ada konferensi pers khusus oleh beliau (Jokowi) untuk update vaksin booster ini," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menemui Jokowi di Kantor Presiden, Senin (10/1). Meski demikian, Budi belum menjelaskan kapan dan apa isi konferensi pers Presiden.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah mempersiapkan vaksinasi booster tersebut. Saat ini, sudah ada beberapa jenis vaksin yang memperoleh izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Yang sudah dapat EUA dari BPOM ialah Sinovac, CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax," ujar Airlangga.
Sebagaimana diketahui, booster diperlukan untuk mempertahankan efikasi vaksin dalam melawan Covid-19. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan adanya tambahan vaksinasi.
“Akan didahulukan kepada populasi yang berisiko tinggi seperti lansia, tenaga kesehatan, baru setelahnya ke masyarakat umum,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam konferensi virtual, Senin (10/1).
Vaksin seperti Pfizer bersifat homolog atau tak bisa digunakan sebagai kombinasi merek yang berbeda. Sedangkan Moderna dan Zivivax dapat digunakan kepada merek yang berbeda.
Moderna bisa dipakai untuk mereka yang sebelumnya mendapatkan vaksin primer AstraZeneca, Pfizer, serta Johnson&Johnson. “Zivifax heterolog dengan Sinovac dan Sinopharm,” kata Penny.
Rencananya pemerintah akan memulai vaksinasi booster pada 12 Januari mendatang. Selain gratis, skema berbayar vaksin tambahan ini juga dimulai pada hari yang sama.
Vaksin gratis akan dibiayai dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk 21,5 juta lansia dan 61,6 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) non-lansia. Sementara vaksin booster berbayar diberikan kepada 93,7 juta penduduk.
Saat ini, pemerintah sudah mengantongi stok vaksin booster sebanyak 113 juta dari total kebutuhan 230 juta. Vaksinasi booster akan dilakukan di kabupaten/kota yang sudah memenuhi capaian vaksinasi dosis pertama kepada 70% masyarakat dan dosis kedua kepada 60% masyarakat.
Meski demikian, rencana pemerintah untuk memberikan booster tak disetujui oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini tecermin dari temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, 9 Januari 2021.
Menurut hasil survei tersebut, sebanyak 54,8% responden tidak setuju dengan rencana pemberian vaksin booster. Sementara itu, terdapat 41,7% responden yang menyatakan setuju terhadap pemberian vaksin booster. Sisanya, 3,5% responden tidak tahu atau tidak menjawab.
(Catatan Redaksi: Judul artikel ini telah diubah pada Selasa (11/1) pukul 00.05 WIB)