Jokowi Bertemu Sultan dan Tokoh Adat Kaltim, Muluskan Perpindahan IKN?

“Pertama itu, dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita tuh masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik ya masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga karifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya,” kata Ajang.

Senada dengan Ajang,  Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Syarifuddin HR meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.

“Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya," tutur Syarifuddin.

"Supaya saudara-saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain,” tambahnya.

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2024.
Ibu kota baru berlokasi di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara..

Saat ini, pemerintah terus menyiapkan perpindahan Ibu Kota Negara baru. Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah saat ini sedang menyusun 10 aturan turunan Undang-Undang IKN Nusantara.

Kesepuluh aturan tersebut akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Kepala Otorita IKN.
Aturan tersebut diharapkan selesai pertengahan Maret.