Mahfud MD Klarifikasi Surat Kemenko Polhukam untuk Bahas Pemilu Mundur

Selanjutnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, bahwa sekitar 110 juta warga mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Luhut menjelaskan sentimen itu bersumber dari big data yang menangkap percakapan masyarakat di media sosial. Mereka umumnya menolak anggaran triliunan Rupiah digunakan untuk pemilu. 

Menanggapi ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, secara tegas menolak adanya perubahan jadwal pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurutnya, sikap para pimpinan DPR mengikuti mekanisme yang berlaku, dengan menyelenggarakan Pemilu sesuai tanggal yang sudah ditetapkan Komisi II DPR bersama penyelenggara Pemilu dan pemerintah, yakni 14 Februari 2024. 

"Jadi mekanisme yang sudah berjalan yah, kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Selasa (15/3).

Meski begitu, Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tak sependapat. Sebagai pihak yang pertama kali mengusulkan wacana untuk menunda Pemilu 2024, ia menegaskan PKB bergeming. 

Bahkan, Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, akan berusaha melobi para ketua umum partai politik lainnya agar sependapat dengan mereka. "Kita (PKB) masih menunggu Ketum-ketum (ketua umum)," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen pada Selasa (15/3). 

Sejauh ini, pada koalisi pemerintah, PKB, Golkar, dan PAN menjadi partai yang mendukung masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode. Sedangkan PDIP, Nasdem, dan Gerindra menolak. Di sisi lain, untuk kelompok oposisi, PKS dan Demokrat sama-sama menolak wacana tersebut terwujud.

Sementara Presiden Jokowi menyatakan tunduk terhadap konstitusi.