Jokowi Singgung Reshuffle di Hadapan Menteri hingga Kepala Daerah
Presiden Joko Widodo menyinggung perombakan kabinet (reshuffle) di hadapan para menteri hingga pimpinan pemerintah daerah. Jokowi menyinggung soal reshuffle sebagai mekanisme mengevaluasi kabinet, saat memberikan arahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3).
Awalnya, Jokowi menyinggung belanja negara yang masih digunakan untuk membeli produk impor. Mantan pengusaha mebel dan perkayuan itu pun berencana memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang masih membeli produk impor.
Kemudian, Presiden juga meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencopot direktur utama yang masih membelanjakan barang impor. Sanksi juga diberikan untuk kementerian yang masih membeli produk luar negeri.
"Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah. Heh, saya awasi itu," kata Jokowi dalam arahan yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3).
Beberapa pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terlihat pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta para gubernur dari berbagai provinsi.
Sebelumnya, beredar kabar Jokowi akan menggelar reshuffle sejak akhir tahun lalu. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian terkait perombakan menteri tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perombakan kabinet dilakukan setelah payung hukum Ibu Kota Negara (IKN) dan pemilihan Kepala Otorita IKN rampung. Indikasi lainnya ialah pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri saat meninjau Persemaian Modern Rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
Perombakan kabinet ini untuk memasukkan kader partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet setelah partainya berkoalisi di pemerintahan. Selain itu, reshuffle juga dikabarkan akan menambah jatah menteri dari PDI Perjuangan.
"Ada beberapa nama yang jadi calon kuat dari PDIP untuk tambahan kursi menteri," kata sumber yang mengetahui hal ini.
Adapun PDI Perjuangan mengaku tak mengetahui rencana ini. Politisi partai banteng Hendrawan Supratikno mengatakan hal tersebut hanya bisa diketahui oleh Megawati.
“Itu (reshuffle) urusan para dewa. Di partai yang tahu hanya Ketua Umum,” kata Hendrawan dalam pesan singkatnya, Selasa (22/3).
Sejak akhir tahun lalu, Jokowi dikabarkan akan menggeser Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena alasan kesehatan. Jokowi disebut-sebut sempat mempertimbangkan untuk mengangkat mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Purn. Hadi Tjahjanto untuk menggantikan Budi.