Harga Pertamax Naik, Jokowi: Kondisi Ekonomi Saat Ini Tidak Mudah

ANTARA FOTO/HO-Setpres/Muchlis Jr/wpa/hp.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres MaÕruf Amin (tengah) dan Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) menyampaikan sambutan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022). Pemerintah menyiapkan berbagai perlindungan sosial seperti Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima untuk menghadapi kenaikan harga dan inflasi global.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ameidyo Daud Nasution
6/4/2022, 13.04 WIB

Presiden Joko Widodo mengaku tidak mudah menghadapi kondisi perekonomian saat ini. Salah satu tantangannya adalah pemerintah tidak bisa lagi menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia. 

"Situasinya tidak memungkinkan. Tidak mungkin kita tidak menaikkan harga BBM, oleh sebab itu harga Pertamax naik," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, seperti dilihat dari video rekaman yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Ia pun memerintahkan pada menteri terus waspada dan menghitung kenaikan harga tiap pekan.

Baca Juga

Menurut Presiden, hampir seluruh negara saat ini mengalami inflasi. Ia menyebut inflasi di Amerika Serikat mencapai 7,9% dari biasanya di bawah 1%. Begitu pula lonjakan harga di Uni Eropa hingga Turki.

"Kesadaran ini harus dimiliki karena dampaknya dirasakan betul oleh masyarakat," katanya.

Dia juga meminta para menteri mulai menjaga harga-harga kebutuhan pokok seperti pangan hingga energi. Apalagi libur lebaran akan tiba pada bulan depan.  "Jadi sangat penting sekali untuk diwaspadai bersama dan harus selalu dirapatkan," kata Presiden.

PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp 12.500 dari sebelumnya Rp 9.000 per liter. Adapun harga BBM Pertalite tetap Rp 7.650 per liter.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tantangan saat ini mulai bergeser dari sebelumnya pandemi ke inflasi global. Oleh sebab itu Kemenkeu akan mengalokasikan kenaikan penerimaan negara untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan harga.

Menurut Sri Mulyani, siklus pangan selama ini tidak lebih dari tiga bulan. ia pun berharap upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dapat direspons dengan cepat. "APBN akan mengamankan langkah ini," ujarnya. 

Baca Juga