Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra telah memutuskan untuk memecat salah satu politisi senior partai, Mohamad Taufik. Pemecatan Taufik dilakukan setelah MKP menggelar sidang musyawarah di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra pada Selasa (7/6).
Menanggapi keputusan ini, Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta M. Taufik menegaskan belum menerima secara resmi surat pemecatan dari partai. "Saya belum terima suratnya," kata Taufik di Jakarta, Selasa (7/6) seperti dikutip Antara.
Dia bahkan mempertanyakan alasan pemecatan oleh MKP Gerindra. Sebab menurut dia, MKP tidak memiliki wewenang untuk memecat, tetapi merekomendasikan hasil sidang kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.
"Tergantung pada DPP mau memecat atau tidak. Kalau saya dipecat suratnya dari DPP, bukan dari majelis kehormatan," katanya menegaskan.
Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengakui MKP Gerindra pernah memanggilnya ketika dia mendoakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menjadi presiden. "Waktu itu posisi saya sebagai Ketua Umum KAHMI Jaya," ujarnya.
Tindakan tersebut menurut Taufik wajar, karena Anies merupakan anggota sekaligus kader Korps Alumni HMI.
Sementara terkait alasan pemecatan karena tidak loyal, Taufik merasa heran karena selama memimpin Gerindra DKI, dia berhasil menambah perolehan kursi anggota DPRD setiap kali pemilu legislatif digelar, hingga memenangkan kontestasi kepala daerah.
"Yang saya lakukan kursi dari 6, lalu 15, sekarang 19, gubernur dua kali, saat ini Wagub dari Gerindra," katanya menegaskan.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, juga menjelaskan bahwa keputusan MKP untuk memecat Taufik baru berupa rekomendasi. DPP Partai Gerindra belum mengeluarkan keputusan apapun terkait hasil sidang MKP tersebut.
"Bentuknya baru rekomendasi, jadi DPP sendiri belum memutuskan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/6) seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, hasil sidang itu akan dibawa ke DPP Partai Gerindra untuk selanjutnya dibahas dalam rapat internal partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Prabowo Subianto.
"Saya sebagai Ketua DPD (Gerindra) DKI Jakarta tentu akan patuh, taat terhadap partai, apapun nanti keputusan yang diambil akan kami laksanakan," katanya.
Riza memastikan, bahwa Taufik masih menjadi anggota DPRD DKI dan juga pengurus di DPP Partai Gerindra sekaligus sebagai anggota partai.
Hasil sidang MKP sebelumnya menyatakan terdapat empat poin yang membuat Taufik dipecat dari partai, salah satu di antaranya:
- Gagal dalam menjalankan amanah partai terkait kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo - Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019.
- Telah terbukti berbohong terkait loyalitas terhadap partai pada pemeriksaan terdahulu.
- Terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan arah kebijakan partai, dengan telah melanggar sumpahnya selaku kader. Sebab Taufik dinilai tidak patuh kepada ideologi dan disiplin partai, serta menjaga kehormatan, martabat, dan kekompakan partai.
- Banyak memberikan pernyataan di media-media pemberitaan nasional terkait dengan pergantian dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Namun menurut Gerindra, pernyataannya tersebut banyak yang tidak benar sehingga menyudutkan partai.
Menurut Wakil Ketua MKP Gerindra, Wihadi Wiyanto, pemecatan Taufik bukan semata-mata hasil pembahasan pada sidang kali ini, karena hasilnya sudah melalui proses panjang dan akumulasi kesalahan dari pelanggaran etik yang telah dilakukan Taufik sebagai kader Gerindra.
Menurutnya, Taufik banyak melakukan manuver setelah tersiarnya kabar pergantian dirinya sebagai Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Pada 21 Februari 2022 lalu, Taufik pernah dipanggil dan berjanji akan loyal kepada Gerindra. Akan tetapi, setelah itu Taufik justru menunjukkan sikap tak loyal.
Para elit Gerindra mendengar manuver bahwa Taufik mengundurkan diri dari partai dan berpindah ke Partai Nasdem.
Sama halnya terkait dengan dukungan kepada Anies. Haryadi menjelaskan bagaimana Taufik berbohong saat disidang MKP Gerindra. Di dalam sidang, Taufik membantah telah memberikan dukungan kepada Anies. Namun dia diketahui memberikan dukungan sebagai Ketua Umum Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) JAYA.