Masyarakat Sipil Dorong Penguatan Demokrasi di Forum G20

Forum Masyarakat Sipil atau C20 Indonesia mendorong negara-negara dunia khususnya yang tergabung dalam G20, menguatkan prinsip demokrasi dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan. Upaya tersebut diharapkan menjadi salah satu kesepakatan yang konkret saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022.

Ketua C20 Indonesia, Sugeng Bahagijo, menekankan bahwa demokrasi memperbaiki situasi yang terjadi saat ini. Ada mekanisme perbaikan dengan demokrasi, baik melalui pemilu maupun organisasi masyarakat sipil.

Menurutnya kepemimpinan harus beralih dari 'berbuat baik untuk diri sendiri' menjadi 'berbuat baik untuk orang lain'.  Dengan demikian, negara tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga negara lain yang berada dalam kesulitan. Misalnya, ia mengambil contoh, selama pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak negara belum mampu membeli vaksin.

"Bahkan, taglinenya adalah 'tidak ada yang aman sampai semua orang aman'," ujarnya melalui keterangah tertulis, Kamis (28/7).

C20 Indonesia menggelar Forum Dialog Kebijakan pada 27-28 Juli 2022 di Hotel Le Meridien, Jakarta. Dialog dimaksudkan sebagai upaya memperkuat rekomendasi kebijakan suara rakyat secara inklusif kepada forum G20. Melalui acara yang digelar secara hybrid tersebut, baik Kelompok Kerja C20 maupun Kelompok Kerja G20 akan mempresentasikan agenda dan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke KTT G20 Bali.

Hari pertama kegiatan, Rabu (27/7/2022), diisi talk show bertajuk 'Mempertanyakan Strategi Pemulihan G20 Saat Ambang Resesi Global Tidak Dapat Dihindari'. Diskusi menghadirkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional (Deputi Keuangan G20), Wempi Saputra, dan Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Amalia Adininggar Widyasanti.

Acara kemudian dilanjutkan dengan agenda utama Dialog Publik C20. Sementara rekapitulasi dialog dan konferensi pers akan dilakukan pada hari kedua, Kamis (28/7/2022). "Policy Dialogue menjadi proses yang mematangkan ide dan analisis seluruh Working Group C20 sehingga siap untuk dipresentasikan pada C20 Summit nanti pada Oktober nanti," kata Sugeng Bahagijo.

Selain PBB, lanjut Sugeng, dunia hanya memiliki G20 yang dianggap benar-benar mewakili kepemimpinan yang lebih luas. . “Jadi, menurut kami, G20 layak untuk menjalankan peran kepemimpinannya, ujarnya.

Sugeng pun berharap para pemangku kepentingan G20 dapat memberikan masukan terhadap rekomendasi kebijakan Pokja C20, dan publik melalui media juga dapat memahami latar belakang rekomendasi tersebut.

Indonesia sebelumnya mendorong dan mengorganisir rekomendasi publik dari berbagai kelompok di luar pemerintah. Kelompok tersebut di antaranya Civil 20 (C20), Business 20 (B20), Labor 20 (L20), Women 20 (W20), Youth 20 (Y20), Think Tank (T20), Urban 20 (U20), dan Science 20 ( S20).

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pun dipilih untuk memimpin kelompok C20. C20 akan memperjuangkan beberapa isu dan dibagi dalam tujuh kelompok kerja, yaitu akses vaksin dan kesehatan global, energi dan iklim, pembiayaan pembangunan dan SDGs, pendidikan dan kewarganegaraan global, kesetaraan gender, anti korupsi, dan perpajakan digital. 

Berdasarkan laporan Our World in Data, sebanyak 86,79% penduduk Korea Selatan telah mendapatkan vaksinasi virus corona Covid-19 secara penuh hingga 18 April 2022. Jumlah itu menempatkan Korea Selatan di posisi teratas di antara negara G20. Berikut urutannya seperti trtera dalam grafik.