Pernyataan Berulang Jokowi Soal Beratnya APBN Tahan Subsidi BBM
Presiden Joko Widodo telah berulang kali menyatakan masalah subsidi energi yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terbaru, Jokowi menyampaikan mengenai hal ini saat bertemu dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8).
Ini lantaran anggaran subsidi sudah terlalu besar, mencapai Rp 502 triliun. Sedangkan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara sudah merangkak naik.
"Kalau APBN tidak kuat bagaimana?," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8) dikutip dari Antara.
Di hari yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi BBM harus diperkecil untuk menekan besaran subsidi jumbo untuk kompensasi energi.
Bahlil juga meminta masyarakat agar bersiap jika nantinya pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Apalagi jika harga minyak mentah dunia naik ke level US$ 105 per barel dengan asumsi kurs rupiah Rp 14.740 per dolar, maka pemerintah bakal menanggung beban subsidi BBM hingga Rp 600 triliun.
"Karena Rp 600 triliun setara 25% total pendapatan APBN. Ini tak sehat," kata Bahlil di Kantor Kementerian Investasi pada Jumat
Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan harga jual BBM bersubsidi Pertalite akan naik jika usulan penambahan kuota sebesar 5 juta kilo liter (KL) yang diajukan pemerintah tidak disetujui.
"Kami harus menyesuaikan di lapangan. Harga minyak mentah saja tidak turun-turun," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (15/8).
Bukan pertama kalinya Jokowi mempertanyakan kemampuan anggaran negara menahan kenaikan harga minyak dan komoditas energi lainnya. Dari catatan Katadata.co.id, ini daftar momen di mana Presiden menyinggung hal tersebut:
20 Juni 2022
Saat sidang kabinet 20 Juni 2022 lalu, Presiden mengatakan tetap berkomitmen memberikan subsidi kepada masyarakat meski beban fiskal pemerintah berat. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan barang dan energi dengan harga terjangkau.
"Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi, baik berkaitan BBM, Pertalite dan Solar, yang berkaitan gas dan listrik. Ini terus kami jaga," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6) dikutip dari Antara.
21 Juni 2022
Persoalan besarnya subsidi BBM juga ditekankan Jokowi dalam sambutan dan arahannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).
Dalam acara tersebut, Jokowi juga menekankan bahwa rakyat harus mendapat informasi terkait kondisi global yang sangat berat saat ini. "Sampai kapan kita bisa subsidi sebesar ini," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).
22 Juni 2022
Jokowi kembali menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara untuk menahan harga BBM. Ia membandingkan harga BBM di Indonesia yang saat ini jauh berbeda dengan sejumlah negara.
"Kita harus menyubsidi harga BBM, anggaran subsidi dari Rp 152 triliun melompat kepada Rp 502 triliun. Ini besar sekali," ujar Presiden saat menghadiri pembukaan Kongres Nasional ke-32 dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu (22/6).
7 Juli 2022
Jokowi meminta masyarakat agar memahami langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia sangat berdampak kepada harga BBM di dalam negeri.
"Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan (BBM) kita. 1,5 juta barel minyak masih impor. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita harus bayar lebih banyak. Supaya kita ngerti masalah ini," kata Presiden dalam Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatera Utara, (7/7)
13 Juli 2022
Presiden melihat keuangan negara masih terjaga meski ada pembengkakan subsidi energi. Sebab, Indonesia juga menerima peningkatan penerimaan negara akibat kenaikan harga komoditas.
Sedangkan saat ini, seiring resesi yang tengah melanda dunia, harga komoditas dan energi diperkirakan akan kembali turun. Alhasil, harga BBM juga berpotensi turun sehingga ujungnya bakal meringankan beban subsidi oleh pemerintah.
“Jadi bisa seimbang (keuangan negara),” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7).
5 Agustus 2022
Di depan para purnawirawan TNI Angkatan Darat, Jokowi memastikan pemerintah berupaya mengendalikan harga bensin dengan menggelontorkan subsidi hingga Rp 502 triliun.
Ia mengatakan, subsidi energi dilakukan untuk mencegah kenaikan harga pada berbagai barang lainnya. "Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis melompat bersama," ujarnya.
12 Agustus 2022
Terakhir, Jokowi di depan pimpinan lembaga tinggi negara mengatakan anggaran subsidi saat ini sudah terlalu besar karena mencapai Rp 502 triliun. Di sisi lain, harga BBM di negara lain sudah naik.
"Apakah Rp 502 triliun itu bisa kuat kita pertahankan? Kalau bisa, Alhamdulillah artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau APBN tidak kuat bagaimana?," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8).