PDIP Terbelah Sikapi Dewan Kolonel Buatan Loyalis Puan Maharani

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato laporan kinerja DPR tahun sidang 2021-2022 saat rapat paripurna (khusus) DPR masa persidangan I tahun 2022-2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Penulis: Yuliawati
22/9/2022, 13.25 WIB

Petinggi PDI Perjuangan (PDIP) berbeda pendapat dalam menyikapi pembentukan Dewan Kolonel oleh para politisi DPR RI Fraksi PDIP. Dewan Kolonel ini dibentuk untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai bakal Calon Presiden (Capres) 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegarkan Dewan Kolonel tak ada dalam struktur partai. "Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip Kamis (22/9).

Hasto mengatakan Dewan Kolonel mirip struktur di militer dan tak ada dalam partai. "Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” katanya pula.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.

Dia mengatakan bahkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP tersebut.

“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya pula.

Ia kemudian menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader PDIP berdisiplin utamanya terkait dengan capres dan cawapres yang dinamikanya sangat kuat. Ia menyebut fokus seluruh kader PDIP saat ini ialah menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positif untuk kemajuan bangsa.

Adapun Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi positif inisiatif pembentukan Dewan Kolonel. “Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan kepada wartawan.

Dia berharap Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas partai. "Khususnya sesuai arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” kata Puan.

Daftar Tim Dewan Kolonel Bentukan Loyalis Puan Maharani

Beberapa politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI membentuk tim Dewan Kolonel pendukung Puan Maharani dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ide ini dicetuskan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi.

Anggota DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menjadi koordinator tim Dewan Kolonel. Dia menceritakan usulan ini datang dari Johan Budi setelah rapat pengarahan dengan Puan.

“Johan Budi bilang kami loyalis mbak Puan harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kami tunjukkan bahwa kami loyalis mba Puan,” kata Trimedya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, dikutip Rabu (21/9). 

Trimedya mengatakan tim dibentuk untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan dalam kontestasi Pemilu 2024. Sembari menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dewan Kolonel ini tidak memiliki struktur resmi, anggotanya tersebar dari setiap Komisi di DPR. “Mungkin lima bulan (sudah terbentuk) ada. Kami merasa kalau bukan trah Sukarno gampang dikendalikan partai ini. Kami juga tidak ikhlas kalau sampai jadi seperti keluarga Suharto di Golkar,” ucap Trimedya.

Berikut daftar anggota ‘Dewan Kolonel’yang diisi para loyalis Puan tersebut.

Pencetus 'Dewan Kolonel': Johan Budi S Prabowo
Koordinator 'Dewan Kolonel': Trimedya Panjaitan
Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
Komisi II: Junimart Girsang
Komisi III: Trimedya Panjaitan
Komisi IV: Riezky Aprilia
Komisi V: Lasarus
Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII: My Esti Wijayati
Komisi IX: Abidin Fikri
Komisi X: Agustin Wilujeng
Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu

Johan Budi mengatakan pembentukan Dewan Kolonel tak terkait dengan struktur di DPP PDIP.   "Sekali lagi enggak ada hubungannya dengan DPP, inisiatif orang per orang, bukan fraksi," kata Johan. 

Dia mengatakan usulan ini dicetuskan saat para politisi berkumpul minum kopi sekitar tiga bulan lalu. 

Johan juga mengatakan pembentukan Dewan Kolonel bukan upaya untuk menjegal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Enggak, enggak ada hubungannya. Kira kira kami diehard-nya mbak Puan,” kata Johan. 

Dewan Kolonel ini, tambah Johan, merupakan satu langkah persiapan bilamana nantinya Megawati menunjuk Puan sebagai calon presiden yang diusung PDIP untuk 2024 mendatang. 

Berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, Ganjar Pranowo selalu menempati elektabilitas teratas. Nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih menjadi tiga tokoh yang difavoritkan masyarakat sebagai calon presiden.

Reporter: Antara, Ade Rosman