Tak hanya itu, semua UU tersebut juga telah memenuhi tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, serta memberikan kepastian hukum kepada dokter, dokter gigi, dan tenaga medis kesehatan lainnya seperti bidan, perawat, dan apoteker. Terutama memberikan perlindungan pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan ini, Ketua PPNI Provinsi NTB, Muhir, mengatakan terdapat beberapa persoalan lain yang lebih penting untuk dibahas DPR, daripada Omnibus Law tersebut.
Hal ini mengacu kepada biaya pendidikan profesi kesehatan yang tinggi, sehingga tidak semua masyarakat sanggup untuk menempuh pendidikan bidang kesehatan, terutama kedokteran.
Selain itu, pajak tinggi membuat akses terhadap alat kesehatan menjadi tidak merata. Kemudian persoalan kesejahteraan, terkait dengan remunerasi bagi tenaga kesehatan terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T.
Pernyataan organisasi profesi kesehatan di NTB ini sejalan dengan sikap organisasi profesi Medis dan Kesehatan Nasional yang digaungkan dalam beberapa pekan terakhir.
Sebelumnya, organisasi prosesi serupa di Kudus, Jawa Tengah, juga menolak Omnibus Law RUU Kesehatan. Mereka menilai pembahasan RUU tersebut belum memiliki kepentingan, karena tidak ada poin krusial yang dibahas.
Pada akhir September lalu, dalam situs resmi IDI, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Mohammad Adib Khumaidi, menjelaskan Omnibus Law RUU Kesehatan dikhawatirkan akan menghapus undang-undang yang selama ini sudah berjalan baik.