Buruh Kembali Gelar Unjuk Rasa Tuntut Pemerintah Cabut Omnibus Law Show
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Muhammad Zaenuddin
Oleh Muhammad Zaenuddin
11 Agustus 2022, 09:52

Foto: Buruh Gelar Unjuk Rasa Tuntut Pemerintah Cabut Omnibus Law

Massa buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/8). Mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Seorang pengurus Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunar mengatakan aksi ini digelar buruh dengan tajuk Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka berpendapat, pemerintah dan DPR tak menghiraukan berbagai aksi dan dialog baik, sebelum maupun sesudah pengesahan UU Cipta Kerja. 

Baca Juga

Demonstrasi tersebut diikuti sekitar 300 ribu orang dari 40 organisasi buruh. Termasuk di dalamnya konfederasi buruh, federasi, serikat pekerja, ojek online, dan mahasiswa. "Kami berharap ini jadi momen persatuan seluruh buruh," kata Sunar kemarin.

Polres Metro Jakarta Barat menurunkan sekitar 278 personel gabungan pada aksi buruh ini. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce mengatakan ratusan personel gabungan itu terdiri dari anggota Polres, Polsek, dan Polisi Perairan (Polair).

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Muhammad Zawenuddin|Katadata
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law.
Editor: Sorta Tobing
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.