Bertemu Menlu Malaysia, Jokowi Angkat Isu Perlindungan TKI

ANTARA FOTO/Septianda Perdana/nz
Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia mengantre saat tiba di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (9/4/2020). Sebanyak 134 orang TKI yang terdampak 'lockdown' atau karantina wilayah COVID-19 di Malaysia tersebut selanjutnya akan mengikuti proses karantina di bawah pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumut sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Intan Nirmala Sari
30/12/2022, 15.10 WIB

Keputusan ini diambil lantaran Malaysia melanggar kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Sistem ini disepakati sebagai satu-satunya cara untuk menempatkan TKI sektor domestik ke negeri jiran tersebut.

Sementara, Malaysia masih menggunakan system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. Pemerintah Indonesia menilai penggunaan SMO membuat TKI menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai dengan UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.

Sistem online ini juga dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa. Karena membuat pemerintah Indonesia tak bisa mengetahui nama majikan, maupun besaran gaji yang diterima PMI sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Perlu diketahui bahwa pembekuan pengiriman TKI bisa jadi pukulan untuk Malaysia yang bergantung dengan para pekerja asing. Lebih dari 50 persen pekerja asing mereka berasal dari Indonesia, disusul Bangladesh dan Nepal yang menyumbangkan pekerja terbanyak.

Berdasarkan data BNP2TKI pada 2021, Indonesia setidaknya mengirimkan sebanyak 1,62 juta pekerja ke Malaysia. Para pekerja ini menempati posisi di pabrik dan perkebunan yang tidak diminati oleh penduduk negara tersebut.
Halaman:
Reporter: Andi M. Arief