Pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir tiga tahun berdampak pada perempuan pengusaha maupun yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Perempuan yang memiliki usaha harus mengerahkan upayanya untuk bertahan, sebagian terpaksa menutup usahanya begitupun dengan pekerja perempuan yang terpaksa harus keluar dari angkatan kerja. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, usaha mereka mulai bangkit dan banyak dari perempuan kembali memasuki pasar kerja. Meskipun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) masih terbilang rendah – sesuatu yang telah berlangsung selama 20 tahun terakhir. TPAK cenderung stagnan dan terlihat timpang dibandingkan dengan partisipasi pekerja laki-laki. Namun demikian, kondisi ini masih perlu didukung dengan kebijakan yang inklusif di tempat kerja untuk mendukung pekerja perempuan,
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen mengatakan, merekrut dan mempromosikan perempuan sejatinya tidak hanya memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perkembangan dunia usaha. Karena itu, Bank Dunia mendorong adanya upaya untuk terus memperkuat ekosistem bagi pekerja perempuan.
“Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa keragaman gender dapat meningkatkan kinerja bisnis. Survei ILO terhadap perusahaan di Indonesia menemukan bahwa 77% perusahaan setuju bahwa keragaman gender membantu meningkatkan hasil bisnis mereka,” kata Satu dalam webinar bertema “Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif,” yang digelar oleh Bank Dunia dengan dukungan dari Pemerintah Australia. Webinar ini diselenggarakan di Jakarta, Kamis (16/02/2023) bekerja sama dengan Katadata.
Sektor swasta memainkan peranan penting sebagai pendorong utama, tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Satu menyampaikan lima rekomendasi cara yang bisa diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan untuk menjalankan kebijakan yang memperkuat ekosistem bagi kemajuan ekonomi perempuan. Pertama, dengan berinvestasi pada layanan pengasuhan anak yang berkualitas dan terjangkau, sehingga perempuan dimungkinkan untuk bekerja.
Kedua, dengan memberikan pilihan modalitas kerja yang fleksibel, seperti menerapkan bekerja secara hybrid – kombinasi bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah, tanpa mengesampingkan produktivitas.
Ketiga, memberikan pendampingan dan pelatihan untuk pekerja dan pengusaha perempuan guna membantu menciptakan generasi penerus pemimpin perempuan di masa depan.
Keempat, dengan memperluas penerapan kebijakan cuti bagi ibu melahirkan dan cuti berbayar bagi para suami yang mendampingi istrinya setelah melahirkan; dan kelima, mendorong keterwakilan perempuan pada posisi kepemimpinan dalam bisnis.
Satu menambahkan, bahwa meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan upaya bersama, dan kita membutuhkan dukungan semua pihak untuk mewujudkannya.
Sementara itu, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian menambahkan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan meningkatkan proporsi perempuan dalam angkatan kerja. Kementerian Perindustrian telah bekerja sama dalam berbagai inisiatif dengan sektor swasta dan lembaga pemerintah lain, untuk meningkatkan kesempatan pendidikan perempuan, terutama pelatihan teknis dan kejuruan, ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika.
“Perempuan seringkali memiliki keterampilan dan cara berpikir yang luar biasa dan berbeda dari laki-laki, sehingga dapat memberikan menfaat bagi bisnis dan industri ketika mengambil keputusan. Kami berupaya untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi perempuan Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri,” ujarnya.
Minister Konselor Bagian Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kedutaan Besar Australia Jakarta, Madeleine Moss yang turut hadir dalam acara tersebut menambahkan, berdasarkan penelitian Bank Dunia, dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sampai 58,5 persen di 2025 dapat memberikan pertambahan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 62 juta USD per tahun.
“Memajukan dan memberdayakan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender adalah prioritas, tidak hanya di Indonesia, namun juga di Australia. Di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia tempat saya bekerja juga sudah menerapkan pemikiran ini. Kita berupaya memajukan kesetaraan gender dengan berfokus pada peningkatan jumlah perempuan di tingkat senior, termasuk di posisi perempuan sebagai duta besar luar negeri,” tutur Madeleine.
Pada sesi diskusi, Regional Lead, Gender and Economic Inclusion, International Finance Corporation (IFC), Amy Luinstra mengatakan bahwa kebijakan inklusif di perusahaan harus ditetapkan sedari awal, mulai dari tahap rekrutmen pegawai, pemberian pelatihan, penyediaan fasilitas yang mendukung perempuan, hingga kesempatan untuk promosi yang setara.
“Jika kita melihat kembali siklus hidup karyawan seputar pelatihan dan pengembangan, lalu promosi dan perkembangan karier, maka di sepanjang siklus hidup karyawan tersebut, kita akan melihat adanya peluang untuk meningkatkan keseimbangan gender dan meningkatkan pengambilan keputusan dengan cara yang tidak bias,” kata Amy.
Salman Alibhai, Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia menambahkan bahwa ekosistem yang mendukung perempuan bekerja perlu diterapkan pada sektor yang jenis pekerjaannya didominasi oleh laki-laki. Salman mengatakan, ketika perempuan memasuki sektor yang didominasi laki-laki, maka kesenjangan penghasilan antara pekerja laki-laki dan perempuan berkurang secara substansial. Sementara itu banyak faktor pendorong ataupun yang menahan perempuan sehingga tidak memasuki sektor-sektor yang didominasi laki-laki, di antaranya pandangan bias terhadap perempuan sendiri, norma di masyarakat, tanggung jawab di rumah tangga dan kurangnya informasi.
“Sebagian besar perempuan yang bekerja di sektor-sektor dominan perempuan tidak cukup terinformasi mengenai berapa banyak penghasilan yang bisa didapatkan oleh perempuan yang bekerja di sektor dominan laki-laki, dan seberapa besar perbedaan pendapatan antara kedua sektor tersebut. Terlebih lagi, perempuan muda yang baru meniti karir juga tidak menyadari perbedaan ini,” kata Salman.
Di Indonesia, sudah mulai terdapat perusahaan yang melaksanakan berbagai inisiatif kebijakan inklusif bagi perempuan. Salah satunya PT Adis Dimension Footwear, perusahaan manufaktur sepatu di Indonesia yang mempunyai lebih dari 50% karyawan perempuan.
Vice President PT Adis Dimension Footwear Margaret Vikta mengatakan, bentuk advokasi dari perusahaan untuk mengangkat jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan adalah dengan menciptakan program sponsorship. Program ini dilakukan secara menyeluruh, dengan cara memberikan pelatihan dan konseling yang dilakukan oleh pihak ketiga.
“Tujuannya adalah membangun kepercayaan diri para karyawan perempuan akan kemampuan mereka dalam bekerja sehingga sanggup menduduki posisi penting di dalam perusahaan. Dua jenis sponsorship ini dirasa sangat efektif bagi perusahaan dan karyawan. Terlihat dari hasilnya di mana setiap tahun selalu terjadi peningkatan jumlah karyawan dan pemimpin perempuan di senior management hingga di jumlah yang seimbang dengan laki-laki,” kata dia.
Kedua program yang diinisiasi oleh PT Adis ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar untuk kesetaraan karyawan. “Bayangkan bagaimana jika tidak terjadi kesetaraan, kita menutup satu kesempatan potensi yang bisa kita bangun dari total sumber yang kita punya. Pentingnya kesetaraan ini supaya yang kita cita-citakan ke sustainability ini tetap bisa berlangsung, karena mayoritas di industri sepatu ini didominasi oleh karyawan perempuan,” paparnya.
Tidak hanya di sektor swasta, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah menerapkan berbagai kebijakan yang memperkuat ekosistem bagi perempuan untuk bekerja. Salah satunya inisiatif yang diprakarsai oleh Srikandi BUMN, suatu komunitas yang mendukung sesama perempuan dalam berkarya dan berprestasi seraya menjalankan beragam peran sebagai ibu, istri dan pekerja.
“Srikandi BUMN terus mendorong terwujudnya kesetaraan gender melalui women leadership dan women empowerment. Melalui Srikandi BUMN, Kementerian BUMN membuka peluang bagi perempuan di mana pada tahun lalu target 15 persen women leader di posisi direksi telah tercapai. Kini, kami kembali menargetkan untuk posisi direksi terisi sebesar 25 persen di akhir tahun ini dan pertumbuhannya sejauh ini sudah cukup baik, bahkan terus bertambah,” jelas Tina Kemala Intan, Ketua Srikandi BUMN sekaligus Direktur SDM PT Pupuk Indonesia (Persero).
Upaya-upaya mendukung kesetaraan gender di tempat kerja perlu terus dilakukan secara bersama-sama dan didukung oleh semua pihak baik sektor swasta, pemerintah, komunitas, dan mitra pembangunan agar tercipta ekosistem pendukung lingkungan kerja yang inklusif dan perempuan produktif secara ekonomi.