DPR Menyetujui Tambahan Anggaran Pembangunan IKN Sebesar Rp 15 T

ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Ilustrasi, sejumlah alat berat beroperasi pada pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023).
Penulis: Agung Jatmiko
11/6/2023, 14.16 WIB

Kementerian PUPR juga menerima tambahan pagu anggaran pada 2023. Sebagai informasi, Kementerian PUPR pada awalnya menerima pagu tahun anggaran 2023 hanya sebesar Rp 125,22 triliun.

Kementerian PUPR lalu mendapatkan pagu tambahan sebesar Rp 15,7 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran Kementerian PUPR ada 2023 menjadi Rp 140,92 triliun.

Penambahan anggaran tersebut berasal dari Sukuk Negara Rp 2,08 triliun, percepatan Pinajam atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 6,84 triliun, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atau BUN 999 senilai Rp 6,78 triliun. sebanyak Rp 5,61 triliun dari anggaran tambahan tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur IKN.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/6) membuat tawaran baru untuk pembangunan IKN senilai $32 miliar kepada investor di Singapura.

Mengutip Reuters, berbicara pada konferensi yang berfokus pada keberlanjutan yang diselenggarakan oleh Temasek Holdings Singapura, Kepala Negara menawarkan 300 paket pembangunan senilai US$ 2,6 miliar kepada investor yang tertarik untuk membangun IKN, dan menjanjikan pengembalian yang tinggi.

"Semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir, investasi Anda di Indonesia akan tetap aman dan pembangunan ibu kota Nusantara terus berlanjut," kata Presiden, dikutip dari Reuters.
Halaman: