Jokowi Kesal Daerah Masih Doyan Hamburkan Uang untuk Rapat dan Dinas

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Ameidyo Daud Nasution
14/6/2023, 12.08 WIB

Presiden Joko Widodo jengkel melihat masih banyak instansi terutama di daerah yang tidak optimal dalam menggunakan anggaran. Ini karena Jokowi masih menemukan anggaran dipakai untuk hal yang tidak konkret.

Jokowi menemukan banyak daerah lebih besar membelanjakan anggaran untuk perjalanan dinas hingga honor pegawai. Menurut Presiden, hal ini bisa menghambat program-program pemerintah.

"Cara penganggarannya masih banyak yang tidak benar," kata Jokowi dalam acara Rakornas Wasin 2023 BPKP, di Jakarta, Rabu (14/6).  

Jokowi mencontohkan, ada daerah yang menganggarkan dana Rp 10 miliar untuk mengatasi stunting.  Namun yang digunakan untuk membeli kebutuhan untuk program stunsing tidak mencapai Rp 2 miliar.

Jokowi menyebutkan rincian dari anggaran stunting Rp 10 miliar tersebut. Dana untuk perjalanan dinas mencapai Rp 3 miliar, lalu untuk kepentingan rapat-rapat Rp 3 miliar, serta untuk kebutuhan pengembangan sebesar Rp 2 miliar. 

“Yang buat beli telur itu enggak benar-benar Rp 2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau begini?,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menemukan adanya dana pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Menengah di suatu daerah yang tidak tepat sasaran. Ia menjelaskan, ada daerah menganggarkan dana UMKM Rp 2,5 miliar, namun sebesar Rp 1,9 miliar dipakai untuk honor dan perjalanan.

“Itu nanti sisanya yang Rp 600 juta itu nanti masih putar-putar saja. Kalau pengembangan UMKM itu untuk beli mesin, untuk pameran,” ujarnya. 

Jokowi juga menemukan ada kabupaten yang menganggarkan dana Rp 1 miliar untuk membangun balai pertanian.  Namun ternyata Rp 734 juta dipakai untuk honor rapat dan perjalanan dinas. 

Jokowi meminta agar anggaran yang tersedia bisa digunakan dengan lebih jelas dan efektif. Secara khusus, Jokowi mengisntruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa anggaran-anggaran yang tidak benar. 

“Ini tugas BPKP, jadi anggaran harus hal-hal yang konkret biar produktif," ujarnya

Jokowi menegaskan, orientasi anggaran pemerintah harus benar. Hal ini karena Indonesia masih bersaing dengan negara lain sehingga program-program harus dapat dieksekusi dengan baik. 

"Saya ingin menegaskan orientasi kita harus benar, kalau kita mau bersaing dengan negara-negara lain,” kata dia. 
 

Reporter: Nadya Zahira