Satelit Republik Indonesia 1 atau SATRIA 1 berhasil memasuki orbitnya setelah meluncur pada Senin (19/6). Setelah mengangkasa, SATRIA 1 akan berada langit Papua pada November 2023 mendatang.
Satelit dengan bobot 4.600 kilogram ini, meluncur ke angkasa menggunakan roket Falcon 9 buatan SpaceX, perusahaan milik Elon Musk.
SATRIA-1 merupakan satelit internet pertama milik Pemerintah Indonesia dan disiapkan untuk menjangkau beragam fasilitas publik pada wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
SATRIA-1 tak sendirian di luar sana, Indonesia juga memiliki beberapa satelit lain yang telah mengorbit sebelumnya.
Berita mengenai satelit SATRIA 1 menjadi artikel dengan minat pembaca yang tinggi atau top stories. Selain itu, simak juga artikel mengenai nasib Kresna Life di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penjelasan mengenai redenominasi rupiah.
Berikut Top Stories Katadata.co.id pada Senin (19/6):
1. Satelit SATRIA-1 Meluncur, Ini Daftar Satelit Milik Indonesia 2023
Menurut data dari berbagai sumber, termasuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Indonesia memiliki dua jenis satelit.
Jenis pertama, Satelit Geostationary Orbit atau GSO, merupakan satelit yang umumnya untuk keperluan komersial dan mengitari bumi satu kali dalam 24 jam dengan ketinggian sekitar 36 ribu kilometer.
Kemudian kedua, satelit non-GSO, biasanya digunakan untuk penginderaan jarak jauh, seperti penelitian atau fungsi intelijen. Satelit non-GSO dioperasikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Satelit merupakan alat untuk membantu meneruskan sinyal-sinyal komunikasi, baik telepon, data, maupun siaran televisi. Letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dianggap sangat membutuhkan keberadaan satelit untuk menghubungkan sinyal komunikasi.
Di angkasa beberapa satelit lain, juga milik Indonesia, akan menemani SATRIA 1. Simak daftar satelit milik Indonesia yang berfungsi sampai saat ini.
2. Mengenal SATRIA-1, Satelit Internet RI yang Resmi Meluncur ke Angkasa
SATRIA-1 merupakan satelit internet pertama yang dimiliki Pemerintah Indonesia dan disiapkan untuk fasilitas-fasilitas publik di wilayah terdepan, tertinggal, terluar (3T).
Satelit seberat 4.600 kilogram ini diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 dari SpaceX, perusahaan milik Elon Musk.
Berdasarkan studi terbaru BAKTI Kemenkominfo pada 2023, SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps. Satelit ini akan menghadirkan layanan internet di 50.000 titik fasilitas publik. Kecepatan internet di setiap titik layanan publik itu diproyeksikan mencapai 4 Mbps.
Kecepatan internet SATRIA-1 naik dari perhitungan awal di 2018 saat proyek SATRIA-1 dirintis yang mengusung kecepatan 1 Mbps untuk setiap titiknya.
Satelit berkapasitas 150 GBPS ini dibangun oleh PT Satelit Nusantara III yang dikerjakan oleh perusahaan antariksa Thales Alenia Space di Cannes, Prancis. Satelit ini menggunakan teknologi Very High-Throughput Satellite (VHTS) dan frekuensi Ka-Band.
Simak informasi lebih banyak mengenai bentuk dan kecanggihan SATRIA 1.
3. Keampuhan Dukungan Jokowi untuk Mengerek Suara Prabowo
Tiga kali mengikuti pilpres, Prabowo Subianto gagal melenggang ke Istana. Pada dua pilpres sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra ini kalah dari Jokowi. Namun, kans Prabowo pada Pilpres 2024 bakal lebih besar. Ia pun sudah mengubah strategi dari sebelumnya sebagai oposisi menjadi bagian dari pemerintahan. Bagaimana efek dukungan Jokowi terhadap elektabilitas Prabowo?
ibandingkan bakal calon presiden (capres) lain, Prabowo Subianto yang paling berpengalaman mengikuti pemilihan presiden (pilpres). Dia pernah tiga kali bertarung. Sekali sebagai pendamping Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009, kemudian menjadi capres pada 2014 dan 2019. Tahun depan akan menjadi kali keempat mantan Pangkostrad itu mengikuti pilpres.
Tiga kali gagal masuk Istana belum menyurutkan langkahnya. Dari sejumlah survei terakhir, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini berada di posisi teratas, mengungguli calon kandidat lain, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Hasil survei Indikator Politik terbaru misalnya, Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 38%. Tingkat potensi keterpilihannya pun menunjukkan tren peningkatan sejak awal 2023.
Baca lebih lengkap mengenai keampuhan dukungan Jokowi untuk mengerek suara Prabowo.
4. Kresna Life Terkatung-katung, OJK Segera Putuskan Nasibnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memutuskan nasib PT Asuransi Jiwa Kresna Life atau Kresna Life dalam waktu dekat. Saat ini, OJK tengah melakukan peninjauan kembali (review) terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan Kresna Life dan melakukan proses verifikasi.
"OJK secara administratif bisa mencabut izin usaha, melakukan PKPU (gugatan kepailitan), memberikan sanksi kepada pemegang saham dan komisaris agar tidak bisa menjabat di perusahaan jasa keuangan lainnya. OJK bisa melakukan upaya keperdataan dan pidana juga," ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, pada Jumat (16/6).
OJK akan melakukan penegakan hukum agar konsumen atau nasabah Kresna Life mendapatkan hak-haknya. Setelah proses verifikasi selesai, OJK akan mengambil keputusan. "Saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini sudah cukup larut (masalah Kresna Life)," kata Ogi.
Ogi menyebut perusahaan afiliasi Kresna Life di pasar modal, yakni PT Kresna Asset Management (KAM) telah dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1,8 miliar serta perintah tertulis bagi untuk mengakhiri produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) PT KAM yang dikelola tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
OJK memberikan waktu tiga bulan kepada KAM untuk melaksanakan hal perintah itu.
Simak informasi mengenai Kresna Life yang terkatung-katung.
5. Mengenal Redenominasi yang akan Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1
Wacana untuk memberlakukan kebijakan redenominasi atau menyederhanakan digit mata uang, misalnya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 kembali bergulir dalam rapat antara Bank Indonesia dengan DPD RI pada pekan lalu. BI menyebut, Indonesia secara teknis sebenarnya sudah siap menerapkan kebijakan tersebut.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, Indonesia secara teknis sudah siap menerapkan redenominasi sejak 2019 sebelum pandemi Covid-19.
Kondisi Indonesia saat ini sudah memenuhi syarat untuk menerapkan redenominasi lantaran ekonomi dan politik yang stabil, kesiapan teknis pun sudah mumpuni.
"Kami persiapan teknisnya itu sudah sampai ke ritel-ritelnya. Kami pakai price tagging, jadi sudah disiapkan ini harganya Rp 50 ribu maka bawahnya Rp 50, sudah sampai ke sana," ujar Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam rapat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (14/6).
Baca lebih lengkap mengenai apa itu redenominasi.