Top Stories: Daya Saing Infrastruktur RI, Perpres Akhiri Covid-19

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/nz
Sejumlah kendaraan melintas di jalan tol Serang-Rangkasbitung di Lebak, Banten, Selasa (27/6/2023).
7/8/2023, 12.16 WIB

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) identik dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Dari mulai jalan tol, perumahan rakyat, hingga bendungan dibangung pemerintah.

Melalui pembangunan tersebut, pemerintah berharap Indonesia memiliki daya saing yang baik untuk memperlancar perekonomian negara.

Akan tetapi, daya saing infrastruktur Indonesia masih berada di bawah Malaysia dan Thailand. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Indonesia perlu mengebut pembangunan infrastruktur agar tidak tersusul oleh Filipina dan Timor Leste.

Berita mengenai daya saing infrastruktur Indonesia menjadi artikel dengan minat baca yang tinggi atau Top Stories Katadata.co.id. Selain itu, simak juga artikel mengenai Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai akhir penanganan Covid-19, serta jumlah penumpang pesawat internasional yang meningkat karena ada IKN.

Berikut Top Stories Katadata.co.id:

1. Basuki: Daya Saing Infrastruktur RI di Bawah Malaysia dan Thailand

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan daya saing infrastruktur Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand. Indonesia perlu mengebut pembangunan infrastruktur agar tidak tersusul oleh Filipina dan Timor Leste.

Menurut World Economic Forum, indeks infrastruktur Indonesia pada 2012 berada di posisi 78. Peringkat tersebut naik menjadi ranking ke 51 pada 2023.

"Cita-cita kita di tingkat global pada level 40. Kalau dilihat daya saing infrastruktur pada kawasan regional, kita Alhamdulillah masih di bawah Malaysia, masih di bawah Thailand," kata Basuki melalui keterangan tertulis, Minggu (6/8).

Basuki mengatakan, kecepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi juga infrastruktur energi, transportasi, sumber daya air, perumahan serta teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Basuki, infrastruktur yang semakin kompetitif menjadi kunci utama dalam menarik investasi ke Indonesia.

Smak deretan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR.

2. Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Akhiri Penanganan Covid-19

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19. Perpres ini sekaligus mengakhiri masa tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Dalam salinan perpres dijelaskan bahwa pertimbangan penerbitan peraturan itu karena status pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir. Selain itu status faktual Covid-19 telah berubah menjadi endemi di Indonesia.

“Atas dasar itu, Pemerintah menilai perlu pengaturan pengakhiran penanganan Covid-19 yang dilakukan pada masa pandemi. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, maka pemerintah perlu menetapkan Perpres tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19,” demikian bunyi perpres seperti dikutip Sabtu (5/8).

Ketahui isi pasal-pasal dalam Perpres Pengakhiran Pandemi Covid-19.

3. Pastikan AJB Bumiputera 1912 Bayar Klaim, OJK Dorong Optimalisasi Aset

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan terus mengawasi langkah yang diambil manajemen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk memenuhi likuiditas. Hal itu untuk memastikan perusahaan memenuhi komitmen pembayaran klaim nasabah sebagaimana sudah disepakati dalam rencana penyehatan keuangan (RPK) perusahaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan dalam pantauan sementara, otoritas menemukan pelaksanaan RPK AJB tidak berjalan sesuai rencana.

Menurut Ogi OJK telah melakukan langkah antisipatif dengan mendorong pengelola AJB Bumiputera lebih maksimal dalam pemenuhan likuiditas perusahaan. Perbaikan dapat dilakukan dengan optimalisasi aset maupun bisnis asuransi sebagaimana telah disampaikan dalam RPK perusahaan.

Simak penjelasan lengkap OJK mengenai AJB Bumiputera 1912 bayar klaim.

4. Ada IKN, Jumlah Penumpang Pesawat Internasional dari Kaltim Naik 686%

Jumlah penumpang angkutan udara tujuan luar negeri dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, meningkat tajam. Peningkatan tajam tersebut terjadi di tengah geliat pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, mengatakan jumlah penumpang angkutan udara tujuan luar negeri dari Bandara SAMS mencapai 8.347 orang pada Juni 2023. Jumlah tersebut naik 100,7 persen dibandingkan Mei 2023.

Jika diakumulasi, jumlah penumpang penerbangan internasional pada Januari sampai Juni atau semester I 2023 mencapai 19.796 orang.

"Jumlah penumpang tersebut meningkat 686,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2.516 orang.," kata Yusniar, dikutip dari Antara, Minggu (6/8).

Di Provinsi Kalimantan Timur, saat ini hanya ada Bandara SAMS Sepinggan yang melayani penerbangan ke luar negeri, seperti ke Kuala Lumpur, Singapura, maupun ke Dubai. Sementara bandara lainnya di Kaltim hanya melayani penerbangan domestik.

Ketahui lebih banyak mengenai peningkatan jumlah penumpang pesawat internasional.

5. Asing Borong Saham dan SBN di Awal Agustus, Dana Masuk Capai Rp 5,3 T

Investor asing makin mantap masuk ke pasar keuangan Tanah Air. Bank Indonesia merilis sepanjang pekan pertama Agustus 2023 dana asing yang masuk ke pasar keuangan mencapai Rp 5,33 triliun.

“(dana masuk) terdiri dari beli neto Rp1,9 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 3,43 triliun di pasar saham,” ujar Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia seperti dikutip Sabtu (5/7).

Menurut Erwin selama 2023, berdasarkan data hingga 3 Agustus 2023 nonresiden beli neto mencapai Rp 93,62 triliun. Jumlah ini terdiri dari beli bersih surat utang negara dan beli neto Rp 16,77 triliun di pasar saham.

Selain itu Bank Indonesia mencatat premi risiko yang dikenakan saat penerbitan instrumen utang atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia dalam 5 tahun mengalami kenaikan. Nilainya naik dari 73,57 bps per 28 Juli 2023 menjadi 78,86 bps per 3 Agustus 2023.

Simak daftar 10 saham yang paling banyak diborong dan dijual investor asing.