Menteri ATR Sebut Masyarakat Pulau Rempang Tak Punya Sertifikat

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto (kedua kiri) bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
13/9/2023, 10.52 WIB

Hadi mengatakan pada awalnya masyarakat puas dengan penjelasan pemerintah itu. Setelah itu, pematokan telah dilakukan dengan lancar pada Jumat (8/9), namun belakangan terjadi masalah.

Oleh sebab itu, Hadi berencana pergi lagi ke Rempang dalam waktu dekat. "Untuk menemui masyarakat, apakah yang kami tawarkan bisa diterima semua," katanya.

Unjuk rasa warga Pulau Rempang dan Galang (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/rwa.)

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan konflik pengosongan lahan Pulau Rempang, Kepulauan Riau diakibatkan komunikasi yang kurang baik. Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pergi ke lokasi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Menurut Jokowi, konflik tak akan terjadi jika warga diajak bicara atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City. Jokowi mengatakan sebenarnya warga akan diberikan lahan 500 meter ditambah bangunan 45, namun hal tersebut tak dikomunikasikan dengan baik.

"Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi di Cilegon, Banten, Selasa (12/9) seperti dikutip dari Antara.

Rempang Eco City adalah salah satu Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha yang merupakan anak usaha Grup Artha Graha milik Tomy Winata. PT MEG akan diberikan lahan 17 ribu hektare yang mencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.


Halaman:
Reporter: Antara