Kubu Anies Ingin Hadirkan Menteri Sebagai Saksi Gugatan Pemilu di MK

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) dan Muhaimin Iskandar (kiri) selaku pihak pemohon mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/3/2024).
Penulis: Amelia Yesidora
Editor: Ameidyo Daud Nasution
27/3/2024, 14.55 WIB

Beberapa yang disebutnya adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

 Begitu juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Bambang juga menyebut nama Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, yang merangkap Ketua Relawan Projo. Kelompok ini menggalang dukungan untuk paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran.

“Wakil Menteri ATR, Raja Juli, pada media sosialnya mempolitisasi program pemerintah dengan pembagian sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dan wakaf dengan memberi dukungan selamat kepada Prabowo-Gibran,” kata Bambang.

Meski demikian, gugatan pihak Anies dibantah kubu Prabowo-Gibran. Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea menilai gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU dari kubu Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar mengambang karena lebih banyak menyinggung bansos.

 

Halaman:
Reporter: Amelia Yesidora