Mujur Bertubi-tubi Bahlil Lahadalia
Jakarta – Agustus bulan mujur untuk Bahlil Lahadalia: kariernya meroket. Orang lama Golkar yang satu dekade tak aktif di partai itu resmi menjadi Ketua Umum partai lewat Musyawarah Nasional pada Rabu (21/8). Ini hanya berselang dua hari setelah Presiden Joko Widodo mengangkatnya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan karier yang melesat di masa transisi, Bahlil hampir pasti bakal memegang jabatan strategis di pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto.
Sebelum pekan ini, Bahlil lima tahun memimpin Kementerian Investasi. Jokowi memformat kementerian ini sebagai kementerian kunci di tengah fokus pemerintah dalam menarik dan mengawal investasi terutama di sektor hilirisasi mineral. Bahlil diangkat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Oktober 2019 dan tetap menjabat posisi itu ketika badan tersebut diperkuat menjadi Kementerian Investasi mulai April 2021.
Menjelang penguatan tersebut, mulai 1 Januari 2020, pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel untuk memaksa pelaku usaha berinvestasi membangun fasilitas pengolahan mineral di dalam negeri. Kebijakan yang sama telah diterapkan untuk bauksit, sedangkan penerapan untuk mineral lainnya masih tarik ulur. Data Kementerian Investasi, pasca-kebijakan tersebut, total investasi terkait pertambangan pada periode 2020-Juni 2024 naik nyaris tiga kali lipat dibandingkan periode lima tahun sebelumnya.
Sepanjang 2020 sampai Juni 2024, investasi terkait hilirisasi mineral tembus Rp 1.000 triliun. Penanaman modal asing di pertambangan; industri mineral nonlogam; dan industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya mencapai US$ 63 miliar atau sekitar Rp 982 triliun (dengan kurs saat ini). Sedangkan penanaman modal dalam negeri di ketiga sektor tersebut mencapai Rp 353 triliun. Dengan latar belakang ini, berlanjutnya karier Bahlil ke Kementerian ESDM, kementerian teknis yang mengurus sektor pertambangan, sudah banyak diantisipasi.
Bahlil yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang tersebut sebetulnya sudah lama “mencicipi” kursi menteri ESDM. Sejak 2021, Bahlil adalah Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi. Ini membuatnya mempunyai kewenangan mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP). Saat Arifin Tasrif sakit pada 2022, Presiden Joko Widodo menunjuk Bahlil sebagai Menteri ESDM sementara. Setahun kemudian, lewat Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, Jokowi memberikan kewenangan untuk Bahlil mencabut izin pertambangan yang tidak produktif.
Perjalanan bertambahnya kewenangan menteri investasi ini sempat dibahas Bahlil saat acara penyerahan jabatan Menteri Investasi ke Rosan Roeslani. "Ada Kementerian ESDM, sebagian kewenangannya diambil Kementerian Investasi. Ada sebagian (kebijakan) di Kementerian Keuangan, tax holiday, tax allowance," ujarnya, pada Senin (19/8). Di era Bahlil, Kementerian Investasi juga membuat peta jalan hilirisasi puluhan komoditas, separuh dari komoditas tersebut ada di ranah Kementerian ESDM.
Di tangan Bahlil, ada kemungkinan modifikasi kebijakan pertambangan. Bahlil sempat bicara soal keinginan memperluas kebijakan bagi-bagi konsesi tambang ke organisasi masyarakat, jika memiliki wewenang. Kebijakan ini kontroversial karena banyak yang menduganya sebagai bentuk politik balas budi yang berisiko “mengikat” organisasi-organisasi masyarakat penerima. “Saya kalau dikasih kewenangan oleh aturan untuk kasih (konsesi tambang ke organisasi lain), kami perluas. Bila perlu kampus juga kami kasih," ujarnya dalam program Economic Update CNBC Indonesia, awal Agustus lalu.
Karier Mulus Loyalis Jokowi
Penempatan Bahlil dalam posisi-posisi strategis banyak dikaitkan dengan loyalitasnya kepada Jokowi. Pada 2018, Bahlil yang ketika itu menjabat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) membentuk Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) yang kemudian menyokong Jokowi dalam Pilpres 2019.
Pasca-Jokowi merestui Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Repnas mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan ini. Bahlil juga membentuk tim relawan Prabowo-Gibran, di luar Tim Kampanye Nasional.
Saat isu penundaan pemilu dan Jokowi tiga periode diungkit jelang Pilpres 2024, Bahlil pasang badan menyebut ide itu datang darinya. “Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti yang penting secara konstitusional, dan kalau tidak, jangan dikembangkan. Sekarang sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang,” ujarnya.
Maka itu, ketika kariernya melejit dua bulan sebelum Jokowi melepas jabatannya, sejumlah pengamat politik dan ekonomi menduga ini tak jauh dari urusan Jokowi.
Ekonom Senior Faisal Basri menyebut soal kepentingan melancarkan kebijakan bagi-bagi konsesi tambang dan kepemimpinan Golkar. Apalagi, pergantian menteri yang terjadi sebelum Musyawarah Nasional Golkar juga mengganti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang adalah politikus PDIP dengan politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas. “Macam-macam lah ya (dugaan kepentingan reshuffle), semua tentu saja dilakukan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan,” kata dia dalam Diskusi Publik INDEF, Senin (19/8).
Pernyataan penuh kode Bahlil dalam pidato usai terpilih sebagai Ketua Umum Golkar ibarat menambah bahan bakar bagi spekulasi yang berkembang. Ia mengingatkan para kader Golkar agar tak bermain-main dengan Raja Jawa. "Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita, saya mau kasih tahu saja jangan coba-coba main-main barang ini," kata dia.
Bahlil enggan untuk mengungkapkan siapa Raja Jawa yang dimaksud. "Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini saya kasih tahu, sudah waduh ini, dan sudah banyak, sudah lihat barang ini kan, ya tidak perlu saya ungkapkanlah," ujarnya.