Top News: RI Larang Impor Sampah Plastik di 2025 dan Prabowo Hapus Utang UMKM

Pemerintah Indonesia mengumumkan larangan impor sampah plastik mulai 2025 sebagai respons atas besarnya volume sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia.

Sampah ini umumnya berasal dari negara-negara maju, dengan Belanda sebagai eksportir terbesar.

Data menunjukkan Indonesia sebagai salah satu pengimpor sampah plastik terbesar di dunia, dengan total impor mencapai 252 ribu ton pada 2023.

Larangan impor sampah plastik menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Di samping itu, simak juga aturan cuti terbaru setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, dan Presiden Prabowo resmi hapus utang petani dan nelayan.

1. 10 Negara Pengirim Sampah Plastik ke Indonesia, Bakal Dilarang Mulai 2025

Pemerintah akan melarang impor sampah plastik mulai 2025. Indonesia merupakan salah satu negara importir sampah plastik terbesar di dunia yang berasal dari negara maju, terutama Eropa.

Berdasarkan data yang dihimpun Statista, Indonesia telah melakukan impor sampah plastik sebesar 252 ribu ton pada 2023. Statista mencatat 10 negara eksportir sampah plastik terbesar ke Indonesia. Lima dari 10 negara tersebut berasal dari Eropa.

Belanda menjadi negara yang melakukan ekspor sampah plastik terbesar ke Indonesia sebesar 119,5 ribu ton. Angka tersebut dapat dikatakan hampir setengah dari jumlah sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia pada 2023.

2. Aturan Cuti Karyawan Terbaru Usai Putusan UU Ciptaker MK, Akomodir Cuti Panjang

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya aturan ketenagakerjaan.

Putusan MK ini merespons gugatan atas ketidaksinkronan antara UU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam putusannya, MK menginstruksikan agar sejumlah aturan yang sebelumnya diubah dalam UU Cipta Kerja dikembalikan seperti aturan awal yang termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu aspek yang turut berubah adalah aturan cuti untuk karyawan swasta.

Sebelumnya aturan bagi karyawan swasta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang omnibus law Cipta Kerja dinilai telah memangkas hak cuti karyawan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perubahan mencolok terlihat dalam jenis cuti dan istirahat yang diberikan kepada karyawan.

3. Prabowo Resmi Hapus Utang 1 Juta Petani hingga Nelayan Rp 10 Triliun

Presiden Prabowo Subianto memutihkan kredit macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.

Keputusan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang disahkan oleh Prabowo pada Selasa (5/11).

Prabowo berharap program penghapusan utang ini dapat meningkatkan produksi pertanian dan hasil laut nelayan yang merupakan sumber pangan utama masyarakat domestik.

Pemutihan utang itu diharapkan dapat membuat para petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM dapat bekerja dengan tenang.

"Ini keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta.

4. Ini Prediksi Analis tentang Harga Bitcoin Jika Harris atau Trump Menang

Harga Bitcoin dapat berayun liar berdasarkan hasil pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). Bitcoin bisa naik ke level US$80.000 (Rp 1,26 miliar) hingga US$90.000 (Rp 1,42 miliar) dalam dua bulan ke depan jika Donald Trump menang.

Jika Kamala Harris yang menang, harga Bitcoin dapat menguji level US$50.000 (Rp 788,59 juta).

Analis Bernstein yang dipimpin oleh Gautam Chhugani, dalam riset yang dirilis Senin (4/11), menyatakan pemilu AS akan memiliki dampak jangka pendek pada sentimen kripto.

Donald Trump, calon presiden AS dari Partai Republik, merupakan kandidat yang menyatakan dirinya pro-kripto. Sementara itu, Kamala Harris yang merupakan calon presiden dari Partai Demokrat dinilai memiliki kebijakan yang sama dengan pendahulunya.

"Potensi bearish Bitcoin yang membayangi adalah hasil dari sikap “hawkish” pemerintahan Joe Biden dalam mengatur industri kripto," kata Chhugani seperti dikutip Forbes.

5. Jumlah Pengangguran RI Capai 7,47 Juta Orang, Mayoritas Lulusan SMK

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 7,47 juta orang pada Agustus 2024. Mayoritas jumlah penggangguran tersebut merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bilang, jumlah penggangguran di Indonesia justru turun dibandingkan tahun lalu.

"Jumlah pengangguran tersebut turun sebanyak 0,39 juta orang dibandingkan Agustus 2023," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11).

Bahkan jumlah penggangguran di Indonesia sudah lebih rendah dibandingkan angka sebelum pendemi Covid-19 atau pada pada Agustus 2019.