Prabowo Tunjuk Gibran jadi Plt Presiden Selama Kunjungan ke Mesir
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) presiden selama Presiden Prabowo Subianto melangsungkan kunjungan kerja ke Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 pada 17-19 Desember 2024.
Keputusan tersebut tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
Melalui aturan tersebut, Gibran bakal melaksanakan tugas sehari-hari presiden sampai Prabowo kembali ke Tanah Air. Setelah Prabowo kembali berada di Tanah Air, penugasan berakhir dan Gibran harus segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiden.
"Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut perlu ditetapkan suatu kebijakan baru, maka wakil presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan presiden," tulis Keppres tersebut, dikutip Rabu (18/12).
Penuhi Undangan Kenegaraan dan Hadiri KTT D-8
Sebelumnya, Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menuju Kairo, Mesir pada Selasa (17/12).
Rencananya, Prabowo bakal melakukan kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi. Selain itu, Prabowo juga akan menghadiri KTT D-8 di Kairo.
KTT D-8 adalah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan antara delapan negara berkembang yang didirikan tahun 1997 yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan.
"Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke Mesir pertama sejak tahun 2013, berarti 11 tahun. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia dan negara penting di Timur Tengah," kata Prabowo saat memberikan keterangan pers sebelum keberangkatan.
Setelah itu, Prabowo juga akan melakukan pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi dan industri. Kemudian melakukan kunjungan ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Bahas Soal Pemberdayaan UMKM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa agenda D-8 tahun ini lebih banyak membahas soal pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Indonesia punya banyak pengalaman dalam pemberdayaan UMKM, termasuk sampai kepada digitalisasi. Tentu hal itu yang bisa dibagikan kepada negara-negara D8 yang lain," kata Airlangga di lokasi serupa.
Pemerintah siap menyambut rotasi keketuaan Indonesia di KTT D-8 mulai 1 Januari 2026. Selain menjadi forum pemberdayaan UMKM, KTT D-8 di Indoensia juga membahas sikap anggota negara D-8 terkait dukungan kepada Palestina dalam konflik di Timur Tengah.
"Ujungnya adalah investasi yang relatif besar dan membuka kesempatan pasar di D-8 untuk bisa dimanfaatkan secara bersama," ujar Airlangga.