ISF 2025: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Perlu Selaras dengan Pembangunan Hijau

Indonesia menyerukan optimisme tentang pembangunan berkelanjutan, sekaligus memposisikan diri sebagai pemimpin global dalam ekonomi hijau melalui Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025. Dalam ajang tersebut, pemerintah dan pelaku usaha menyampaikan strategi Indonesia untuk menyeimbangkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pidato pembuka, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan ikhtiar Indonesia untuk mencapai nol emisi bersih (net-zero emission/NZE) menyimpan peluang ekonomi sebesar US$3,8 triliun, berdasarkan data dari Bloomberg New Economic Finance.

"Ini bukan tentang memilih antara tujuan ekonomi dan tujuan iklim. Ini tentang menyelaraskan keduanya," kata Anindya di Jakarta International Convention Center, Jumat (10/10).

Terlebih, Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045. Dengan demikian, negara ini perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi minimal 8 persen per tahun. Pembangunan hijau pun dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Anindya lantas memaparkan empat strategi bagi dunia usaha untuk ikut dalam pembangunan berkelanjutan, yakni aksi iklim melalui inovasi dan penciptaan pasar, mobilisasi modal ke energi terbarukan dan sumber daya mineral, mengembangkan potensi Indonesia sebagai hub pasar karbon global, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk industri hijau.

Dalam hal ini, Kadin Indonesia turut mengumumkan dua inisiatif strategis, yakni Indonesian Transition Factbook, sebuah peta jalan berbasis data yang dikembangkan dengan BloombergNEF, dan World Economic Forum Jobs and Skills Accelerator, yang bertujuan menjembatani kesenjangan keterampilan hijau dan digital.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang turut hadir dalam acara ISF 2025, menyebutkan potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.700 gigawatt. Namun, kapasitas terpasang energi hijau saat ini hanya 15,1 gigawatt, atau kurang dari 1 persen potensi tersebut.

"Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 2034 akan berasal dari energi terbarukan, termasuk nuklir dan penyimpanan energi," kata Rosan.

Lebih lanjut, ia memberikan penekanan tentang peluang besar Indonesia dalam menggarap Carbon Capture and Storage (CCS) dan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV).

Indonesia, katanya, memiliki perkiraan potensi penyimpanan CO2 sebesar 577 gigaton. Posisi ini dikatakan strategis bagi Indonesia untuk untuk menjadi "pusat CCS Asia."

Sementara di sektor EV, Indonesia memiliki 42-43 persen cadangan nikel global sebagai fondasi bagi ekosistem baterai terintegrasi penuh, dari pertambangan hingga daur ulang.

Rosan menyinggung soal reformasi regulasi, termasuk penyederhanaan perizinan melalui pelayanan satu pintu di Kementerian Investasi. Hal ini demi mempercepat perizinan proyek pembangunan berkelanjutan. 

Ketahanan Ekosistem Hutan dan Laut

Pada acara yang sama, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan pembangunan ekonomi bisa seiring dengan perlindungan lingkungan terutama hutan. Dia mengklaim bahwa kementeriannya telah mampu mengurangi area hutan yang terbakar per tahun dari 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi 213.000 hektare tahun ini.

Berkenaan dengan ikhtiar kelestarian lingkungan, Kementerian Kehutanan menyebutkan lima program strategis, yakni: digitalisasi layanan kehutanan, pengelolaan hutan yang berkeadilan, hutan sebagai sumber ketahanan pangan, konservasi, dan kebijakan Satu Peta.

Salah satu inisiatif kunci adalah mentransformasi hutan menjadi penggerak ekonomi hijau melalui valuasi karbon. "Indonesia terbuka terhadap potensi solusi berbasis alam (nature based solutions), tidak hanya untuk pengurangan karbon tetapi juga untuk penghilangan karbon," katanya, sembari menyinggung soal target Presiden Prabowo untuk menanam 10 juta hektare lahan terdegradasi dan kritis.

Ia juga menekankan pelibatan masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah telah mendistribusikan 8,3 juta hektare lahan, melibatkan 1,4 juta rumah tangga, dan menciptakan 5,6 juta green jobs.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen untuk mengakui masyarakat adil sebagai penjaga hutan, dengan tujuan menetapkan tambahan 1,4 juta hektare hutan adat antara 2025 dan 2029.

Lain inisiatif pemerintah di darat, lain pula di lautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan proyeksi tentang populasi penduduk dunia yang akan mencapai 10 miliar pada 2050. Dalam hal ini, laut memiliki potensi strategis untuk produksi pangan berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan pun membeberkan sejumlah strategi untuk memanfaatkan potensi tersebut. Misalnya, memperluas kawasan konservasi laut. Ada pula inisiatif mempertahankan penangkapan ikan berbasis kuota, mempromosikan budidaya perikanan berkelanjutan yang berfokus pada udang, nila, kepiting, rumput laut, dan lobster), mengendalikan dampak pariwisata bahari, dan melibatkan komunitas dalam kesehatan laut, seperti melalui pengumpulan sampah plastik.

Sejauh ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil merevitalisasi 20.000 hektare tambak air payau di Pantai Utara Jawa, serta memodernisasi kapal penangkap ikan untuk memastikan pasokan makanan laut yang terlacak dan berkelanjutan.

Menurutnya, dengan 100 juta orang Indonesia tinggal di wilayah pesisir, ia yakin Indonesia dapat menjadi pemain kunci dan mitra strategis dalam memperkuat rantai pasok makanan laut global yang berkelanjutan.

ISF 2025 merupakan forum yang menjembatani visi global dan kebutuhan lokal dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Digelar pada 10–11 Oktober di Jakarta International Convention Center (JICC), ISF hadir di tengah urgensi menuju transisi energi, hilirisasi hijau, dan penciptaan ekonomi rendah karbon.

Forum tersebut mengusung tema “Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World”.