Petani Usulkan Kenaikan Harga Beli Gula Lebih Tinggi ke Jokowi

Arief Kamaludin/ Katadata
Lahan pertanian tebu milik PG Subang, RNI, di kawasan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
7/2/2019, 10.30 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan menaikkan harga pembelian gula petani dari Rp 9.700 per kilogram menjadi Rp 10.500 per kilogram. Namun, asosiasi petani tebu menilai angka tersebut masih rendah, terlebih dengan produktivitas dan rendemen atau kemampuan menghasilkan gula dari tebu lokal sangat kecil, yaitu hanya sekitar 7%.

Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan dengan rendemen gula yang hanya sebesar 7%,  harga pembelian pemerintah yang tepat sehusnya adalah sekitarRp 12.000 per kilogram.  "Rendemen ini jadi kunci berapa harga yang tepat," kata Soemitro.

Karena itu, untuk memperbaiki kuantitas rendemen, pemerintah perlu segera merevitalisasi  pabrik gula. Salah satunya dengan memacu pabrik BUMN agar tidak kalah dari swasta. APTRI pun akan menagih janji presiden sesuai dengan usulan dari para petani tebu.

Meski demikian, dia melihat upaya pemerintah menaikkan harga pembelian gula sebagai solusi yang tepat memperbaiki harga petani.

(Baca: Temui Petani di Istana, Jokowi Kaji Kenaikan Harga Gula)

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bakal mengkaji kenaikan harga pembelian tebu petani meminta waktu sekitar satu minggu untuk mempelajari usulan saat bertemu Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Jokowi pun berjanji akan kembali mengundang para petani tebu sebagai tindak lanjut terkait rencana kenaikan harga tersebut. “Tolong saya diberi waktu, jangan saya baru tahu suruh memutuskan, nanti saya keliru,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2), dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet.

Menurutnya, kenaikan harga beli gula dari petani sangat penting. Namun, dia belum bisa memutuskan berapa nilai kenaikan harga yang tepat.

(Baca: Cegah Rembesan Gula Rafinasi, Industri Usul Penggunaan Sistem Barcode)

Selain itu, Jokowi juga mempertimbangkan revitalisasi pabrik pengolahan tebu menjadi gula milik negara. Sehingga, hasil peningkatan rendemen tebu menjadi gula semakin menguntungkan petani.

Proses bagi hasil antara Badan Usaha Milik Negara dengan petani juga akan ditinjau ulang. "Kami akan putuskan pabrik-pabrik mana yang harus segera direvitalisasi,” ujarnya.

Reporter: Michael Reily