Mentan Klaim Wilayah yang Mengalami Defisit Beras Mulai Berkurang

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sejumlah provinsi yang sebelumnya mengalami defisit beras, kini telah berkurang. Ini terjadi lantaran pemerintah melakukan intervensi dengan memasok kebutuhan beras ke beberapa wilayah.

Kementerian Pertanian sebelumnya mencatat ada tujuh provinsi yang mengalami defisit beras, yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

"Setelah diintervensi, maka yang tersisa Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Maluku Utara," kata Syahrul dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (4/5).

(Baca: Jokowi Catat Sejumlah Daerah Defisit Bahan Pokok, Terbesar Gula Pasir)

Beberapa upaya intervensi yang dilakukan pemerintah, di antaranya mengalokasikan stok beras nasional dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami defisit, serta berkoordinasi dengan Bulog untuk mendistribusikan stok beras.

Berdasarkan data peta ketersediaan beras pada April 2020, terdapat 28 provinsi yang mengalami surplus lebih dari 10%; 2 provinsi defisit antara 10-25% yakni di Kalimantan Utara dan Maluku, serta 4 provinsi dengan defisit lebih dari 25 persen yakni Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Maluku Utara.

Mentan juga menyebutkan stok beras Nasional pada akhir Maret mencapai 3,45 juta ton yang tersebar di Bulog, pedagang, penggilingan dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Sementara itu, perkiraan produksi dari hasil panen April mencapai 5,4 juta ton, berdasarkan data Kerangka Sampling Area (KSA) oleh BPS. Dengan kebutuhan sebesar 2,5 juta ton, stok beras pada April mengalami surplus sebesar 2,9 juta ton.

Dengan demikian, neraca beras pada akhir April mengalami surplus sebesar 6,35 juta ton, dengan memperhitungkan stok beras, produksi panen dan kebutuhan konsumsi.

(Baca: Perbaikan Jalur Distribusi, Solusi Penuhi Kebutuhan Pangan)

Mentan menambahkan kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan stok beras. Selain itu, pandemi Covid-19 juga menyebabkan anomali harga beras tinggi, padahal petani sudah memasuki panen raya.

Hal ini menurutnya disebabkan tingginya permintaan beras saat masa pandemi melalui pemberian bantuan sosial menyebabkan kebutuhan beras menjadi sulit diperkirakan.

" Ada beberapa yang disampaikan BIN (Badan Intelijen Negara), kenaikan itu dipicu pembelian beras untuk kegiatan sosial kurang lebih 500.000 ton pada seminggu terakhir," ujarnya.