Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas menilai aksi demonstrasi yang berlangsung di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari kemarin berdampak pengguna transportasi. Hal ini juga dinilai merugikan pengguna transportasi menuju bandara, lantaran perjalananya terhambat.
"Pasti banyak kerugiannya karena tol ditutup. Jalan lewat tol lewat Ancol terhambat karena semua kendaraan menumpuk," kata dia kepada katadata.co.id, Jumat (27/9).
Selain akses tol dalam kota, Darma juga menyebutkan perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) juga ikut terganggu, terutama yang terjadi pada akses KRL jurusan Serpong-Tanah Abang. Akibatnya, banyak penumpang KRL sulit beraktivitas.
Meski demikian, dia mengaku belum menghitungkan besaran kerugian akibat demonstrasi. Namun, dipastikan kerugian yang dialami cukup besar.
(Baca: Pasca Rusuh, Stasiun Tanah Abang dan Palmerah Kembali Layani Penumpang)
Hal ini tercermin dari pasar saham yang sempat merespons negatif aksi demonstrasi kemarin. "Ini bisa berarti, investor melihat bisnis di Jakarta kurang menguntungkan. Jadi dampaknya besar," ujar dia.
Senada dengan Dharma, seorang pengguna transportasi umum menuju bandara pun mengungkapkan kekecewaannya.
Calon penumpang pesawat, Nur Ihsanti (24) mengatakan tertinggal pesawat rute Jakarta-Singapura lantaran terjebak macet seiring penutupan akses tol. Padahal, dia sudah mengantisipasi dengan berangkat lima jam sebelum waktu keberangkatan pesawat.
(Baca: Pengusaha Khawatir Investasi Terganggu Aksi Demonstrasi)
Alhasil, Nur terlambat sampai bandara dan ketinggalan pesawat karena kondisi jalan yang sangat padat. "Ada tiga orang lainnya yang tertinggal pesawat juga," ujarnya.
Tak hanya itu, tiket yang sudah terlanjur ia beli seharga Rp 2 juta pun hangus tak bisa kembali. Terkait kerugiannya ini, Nur pun mengaku hanya bisa pasrah, sebab tak bisa menuntut pihak lain.
Mengganggu Kegiatan Usaha
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani mengatakan aksi unjuk rasa menciptakan kondisi yang tidak aman untuk kegiatan usaha. Sebab, Indonesia memiliki rekam jejak yang buruk walaupun aksi demonstrasi merupakan ekspresi demokrasi yang perlu dihargai.
"Massa kerap anarkis, merusak atau menciptakan kondisi yang tidak aman untuk melakukan kegiatan usaha," ujarnya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana juga menyayangkan masyarakat yang memilih turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah dan DPR. Namun, sarana formal seperti dialog tidak dimanfaatkan.
“Bukan soal substansinya, tapi perilaku turun ke jalan,” kata Danang.