Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pagu anggaran untuk 2018 sebesar Rp 50 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 45,98 triliun. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018.
“Pagu tahun 2018 kita merencanakan di atas 50 triliun Tapi melihat banyaknya masukan-masukan kita lihat berapa yang disetujui,” kata Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di kantornya, Kamis (16/2). (Baca: Kemenhub Ingin Kembangkan Transportasi Kanal dan MRT Jakarta)
Budi mengatakan anggaran tahun depan merupakan kelanjutan dari anggaran tahun ini, yang digunakan untuk memastikan konektivitas terjadi di seluruh Indonesia, sampai daerah terpencil. Anggaran juga dialokasikan untuk proyek transportasi perkotaan seperti MRT (mass rapid transit) dan LRT (light rail transit).
Dalam usulannya, Budi mengatakan sektor yang paling banyak menyerap anggaran adalah perkeretaapian dan transportasi laut. Kemudian beberapa proyek strategis, seperti jalur kereta trans Sumatera, proyek kereta di pulau Jawa, dan Sulawesi. Namun, ia belum bisa memproyeksikan besaran nilai anggaran untuk masing-masing proyek tersebut. (Baca: Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Pelayaran Rakyat)
Pada rapat yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Budi juga menjanjikan akan meningkatkan tingkat serapan anggaran secara efisien. Tahun ini tingkat serapan ditargetkan sebesar 90 persen, sedangkan untuk tahun depan targetnya 95 persen.
Terkait dengan penggunaan anggaran, Kemenhub mengaku akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni mendahulukan program ketimbang fungsi dan proyek di kementeriannya. "Saat ini masih banyak uang berbasis pada proyek, padahal mestinya program jelas, program akan dilaksanakan itu yang akan dilakukan, money follow program." katanya.
Dia pun optimistis dapat mempercepat pengerjaan proyek yang sudah masuk ke dalam program prioritas. Proyek yang sebelumnya direncanakan selesai dalam tiga atau lima tahun, dapat dipercepat menjadi satu atau dua tahun. Sebaliknya, proyek-proyek yang kurang begitu penting dan terlanjur dibangun, pengerjaan tetap dilakukan namun dalam waktu yang lebih panjang.
Kemenhub juga membuka kesempatan kepada swasta untuk terlibat dalam setiap proyek yang dijalankan Kemenhub. “Kami tekankan pada pengelolaan anggaran untuk libatkan swasta dalam investasi di perhubungan,” kata Budi. (Baca: Jokowi Ingin Proyek Infrastruktur Digarap Swasta)