Kementerian Perhubungan telah merampungkan proses investigasi kasus dugaan kesalahan kegiatan pengangkutan darat penumpang dan barang (ground handling) Lion Air di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta. Hasilnya, ada empat rekomendasi yang harus dijalankan perusahaan maskapai penerbangan itu dalam tempo satu bulan. Jika tidak, Lion Air terancam sanksi berat.
Penyelidikan awal kasus tersebut telah dilakukan pada 14-15 Mei lalu oleh Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno Hatta. Sementara itu, investigasi lanjutan dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada 16Mei hingga Minggu lalu (22/5).
Berdasarkan hasil investigasi tersebut, pemerintah tidak jadi menjatuhkan sanksi pembekuan operasional ground handling Lion Group di Bandara Soekarno-Hatta, yang semestinya mulai berlaku Rabu ini (25/5). Namun, Lion Group, yang masih terafiliasi dengan maskapai Lion Air, diminta berbenah dengan menjalankan sejumlah rekomendasi dari Ditjen Perhubungan Udara.
Jika dalam tempo 30 hari terhitung sejak Selasa lalu (24/5) rekomendasi tersebut tidak dijalankan, maka Lion Group bakal dikenakan sanksi yang lebih keras. “Langsung menerapkan sanksi pencabutan izin kegiatan jasa terkait pelayanan Bandar Udara PT Lion Group,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Pamuraharjo, melalui siaran persnya, Rabu (25/5).
(Baca: Dibekukan Pemerintah, Lion Air Cari “Dukungan” DPR)
Ada empat rekomendasi yang harus dijalankan Lion Group. Pertama, mengeveluasi dan memperbaiki prosedur operasional standar atau standard operating procedure (SOP) penanganan pesawat di darat. Kedua, tidak menggunakan pihak lain untuk menangani pesawat di darat, kecuali dengan perjanjian melalui level of services agreement.